OPINI: Intelektual Tukang di era Pemasungan Intelektual

Liputan6.com, Jakarta - Sepanjang saya menjalani profesi pengajar di berbagai kampus ibu kota lebih dari dua dekade, nasib pengajar atau dosen masih tetap sama yaitu menjadi tukang dengan intelektualitas yang terpasung.

Hari Buruh pada 1 Mei dan Hari Pendidikan 2 Mei mungkin tidak kebetulan diperingati secara berturutan; garis tangan buruh dan pengajar ternyata serupa.

Hari buruh kali ini disemangati aksi turun ke jalan para pekerja kampus. Mereka mengklaim sebagai sarikat pekerja kampus. Mereka menyuarakan hak mereka sebagai buruh yang berserikat.

Intelektual Tukang

Istilah intelektual tukang ini tidaklah baru, karena istilah ini sering dipakai oleh sarjana sosiologi dan mahasiswa pada umumnya di UGM dan beberapa kampus lainnya di Yogyakarta pada awal tahun 2000-an.

Saat itu, pada suatu seminar nasional yang membahas makna intelektual, sosiolog kritis Prof. Heru Nugroho juga aktif mempromosikan istilah ‘intelektual tukang’ ini. Saat itu ghirah intelektualitas sangatlah tinggi.

Intelektual tukang dihadapkan dengan istilah intelektual kritis, yang merupakan intelektual sesungguhnya. Seperti layaknya pekerjaan tukang, intelektual tukang merakit material untuk menjadi suatu produk.

Misalnya, kayu menjadi kursi dan meja. Intelektual tukang mengerjakan pekerjaan teknis-mekanis. Jadi ada dua macam wilayah kerja intelektual: teknis-instrumental mekanis dan kritis.

Secara umum, istilah intelektual tidak hanya untuk pengajar atau dosen saja. Dahulu kita mengenal intelektual kritis seperti Tan Malaka, Syahrir, Haji Agus Salim, Soekarno, Hatta, A. Hassan Bandung, Natsir, Kartini, H.O.S. Tjokroaminoto, Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan Mohammad Yamin.

Seperti yang dikatakan oleh intelektual publik yang kritis, Daniel Dhakidae, “tugas intelektual adalah mengkritik tanpa henti”.

Saat ini, istilah intelektual lebih dilekatkan kepada pengajar atau dosen. Bagi intelektual kritis biasanya merasa berat mengerjakan kerjaan tukang sedangkan kemunculan ‘intelektual tukang’ disebabkan karena memang dosen banyak mengerjakan praktik pengajaran, penelitian dan administrasi yang teknis instrumental mekanis sehingga daya kritis melemah.

Pasca reformasi 1998 dan awal 2000-an mulai muncul kerinduan atas dosen (kritis) seperti para tokoh bangsa di atas. Pada masa itu, intelektualitas mengalami instrumentalitas, yakni dosen menjadi tukang intelektual.

Dosen dalam pengajaran hanya ‘menukangi’ mahasiswa dengan alat teoritis yang diproduksi dari Barat. Kita seolah-olah kritis dan merasa kritis, tapi faktanya kita didoktrin agar terlihat dan merasa kritis oleh sarjana Barat. Hal ini juga dilakukan dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat (ABDIMAS), beban kerja administrasi pelaporan serta Event Organizer (EO).

‘Produk’ mahasiswa dicetak menjadi seseorang yang sesuai dengan jurusannya agar bisa bekerja di perusahaan atau pabrik atau birokrasi. Mahasiswa ditujukan dan dicetak khusus untuk menopang sistem birokrasi, korporasi, pabrik dalam mesin besar kapitalisme global, tidak lebih.

Dalam hal ini, institusi pendidikan dihidupi memang sebagai alat negara dan alat komprador (kapitalis/para pemilik modal). Dengan kata lain, tujuan pendidikan dari sekolah dasar hingga kuliah selama 16-18 tahun ialah sebagai alat kedua institusi tersebut dalam menyangga sistem dunia, yakni kapitalisme global.

Kini, para dosen sudah mulai mempunyai kesadaran kelas. Dosen adalah buruh. Mereka berani melakukan demonstrasi di hari buruh. Dosen adalah buruh dalam suatu pabrik besar institusi pendidikan pencari laba untuk bertahan hidup (survive).

Dengan deregulasi roh sosial negara (pemerintah), maka institusi pendidikan semakin masuk ke dalam sistem kapitalisme global. Muncullah Undang Undang otonomi kampus faktanya yang diotonomkan adalah uangnya yang mengalami komersialisasi, tapi kebebasan akademik (intelektual) dan kesejahteraan tertinggal.

Dengan kata, lain, negara tidak lagi menempatkan pendidikan di dimensi sosial, tapi dimensi ekonomi (komersial)-politik (kuasa/control).

Tidak dapat dipungkiri, institusi pendidikan harus bertahan hidup (survive), dosen harus bertahan hidup, demikian pula mahasiswa setelah lulus harus bertahan hidup. Semuanya dikondisikan menjadi tukang dengan pekerjaan teknis-instrumentalnya masing-masing untuk menopang apa yang disebut dengan “kapitalisme lanjut”, sebuah istilah yang dicetuskan oleh Wermer Sombart tahun 1900an.

Di dunia kapitalisme lanjut, negara (pemerintah) tidak lagi menjadi institusi sosial, tapi institusi ekonomi-politik saja dengan alat militer dan pengumpulan kekerasan (Max Weber). Semua yang dilakukan negara hanyalah untuk kepentingan kekuasaan (politik)-uang (ekonomi). Manusia yang hidup di dalamnya menjadi mesin-mesinnya.

Begitulah kira-kira sejarawan Amerika, Lewis Mumford menggambarkan peradaban manusia modern yang mengilustrasikan manusia melakukan tindakan teknis instrumental-mekanik untuk menopang peradaban materialistik (kapitalisme). Di sini dosen adalah bagian dari tukang yang melakukan tindakan teknis-mekanik.

Kini dosen juga bertambah pertukangannya menjadi petugas administrasi pemerintah dengan berbagai macam pelaporan. Mereka seolah-olah dianggap seorang yang berpotensi besar dan rentan menjadi koruptor.

Mereka selalu harus diawasi kinerjanya sehingga pelaporan harus sangat terperinci, dilakukan berulang dalam berbagai aplikasi dan ruang-ruang maya beragam seperti Sister, Shinta, Bima, Garuda, SKP, BKD, LHKPN, borang akreditas, peringkatan nasional dan internasional, dan aplikasi lainnya dari kampus sendiri maupun google.

Apa yang digambarkan oleh Mumford sangat jelas dosen adalah intelektual tukang (teknis) yang mengerjakan banyak kerjaan teknis instrumental-mekanis. Belum lagi bekerja sebagai pelaksana kegiatan/event organizer bedah buku, acara penerimaan mahasiswa baru, wisuda, urusan peringkatan, Guru Besar, seminar nasional dan internasional merangkap menjadi sales untuk mencari massa pengikut seminar lalu produknya disodorkan dijual untuk menopang para kapitalis scopus dengan membayar puluhan juta demi artikel-artikel itu dimuat demi kepangkatan yang masih tertatih-tatih naiknya dan gajinya pun demikian.

Sangat jelas, kini, intelektual tukang semakin masif sebab dulu tidaklah seperti yang digambarkan di atas. Waktu saya masih kuliah di awal tahun 2000-an, kritik terhadap intelektual tukang hanya pada pengajaran keilmuan yang diberikan dari produksi Barat lalu dipertukangkan di Indonesia.

Namun kini pertukangannya melebar kemana-mana sampai-sampai ABDIMAS juga harus ditulis dalam jurnal agar telihat dosen benar-benar bekerja serius dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tentunya dengan adanya peringkatan shinta tidak pelang proses komersialisasi jurnal pun terjadi. Semakin kecil levelnya, semakin mahal pula uang yang harus dibayar, tentunya dengan gaji dosen yang tidak seberapa itu.

Padahal dunia pengabdian kepada masyarakat yang langsung diterima masyarakat umum dapat pula dilakukan melalui khutbah jumat, kultum, dan mengajarkan Iqro di masjid-masjid dekat rumah, dan sejenisnya.

Kegiatan ini diselingi dengan kerja intelektual kritis dalam memberikan suntikan kesadaran kepada masyarakat untuk paham kondisi dunia yang tidak adil, penuh eksploitasi, dan sadar akan logika ketertindasan.

Jadi kerja-kerja pengabdian masyarakat semacam ini dulu bermuatan kritis dan pencarian makna hidup (Dasein) bukan per-tukang-an agar tetap menjadi manusia bukan alat. Manusia menjadi alat kira kira kegelisahan Martin Heidegger dalam karya “Being and Time”.

Rezim penguasa telah menciptakan rasa takut bagi dosen untuk berbicara mengungkapkan pemikiran (kritis) yang disebut pemasungan intelektual. Di Amerika Serikat, kampus-kampus besar diancam Presiden Trump untuk melakukan kehendak rezim bila masih ingin mendapatkan dana dari pemerintah.

Ini adalah tindakan pemasungan intelektual yang signifikan. Situasi pemasungan intelektual ini dapat kita rasakan pula di Indonesia. Negara masih mengontrol dan menentukan pergerakan institusi pendidikan.

Proses level dan otoritas keilmuan dan intelektual ditentukan oleh otoritas politik kekuasaan. Kaum intelektual harus tunduk pada penguasa. Kekuasaan ada di atas Ilmu.

Jika tokoh bangsa seperti Tan Malaka, Soekarno, dan Hatta hidup pada zaman sekarang, maka mereka pasti akan melakukan perlawanan atas pemasungan intelektual ini. Namun ini hanya berandai-andai saja tidak nyata. Faktanya, saya juga merasa hanya sebagai intelektual tukang karena selain masih mempunyai rasa takut bicara bebas-kritis, produksi keilmuan yang membutuh dana besar (kapital) mustahil dilakukan.

Padahal ide besar seperti mewujudkan ‘Indonesia Emas’ atau ‘Indonesia sebagai Mercusuar Dunia’ membutuhkan proses produksi ilmu pengetahuan dan kerja intelektual yang mumpuni serta serius.

Menjadi negara besar membutuhkan daya dukung luar biasa dari kaum intelektual yang mumpuni. Begitulah mengapa dalam sejarah Jepang dan China bisa menjadi besar seperti sekarang ini.

Solusi ini dan itu sebenarnya gampang, contek (copycat) saja negara yang berhasil. Dulu Jepang dan kini, China adalah copycat terbaik atas bangsa Barat. China maju dan sukses. Jadi skeptisme bahwa solusi dapat dijalankan karena tidak adanya political will dari penguasa yang pro terhadap intelektualitas dan kerja ilmu pengetahuan yang berada di dimensi sosial.

Penulis: Musa Maliki, kolumnis, pengajar di UPN Veteran Jakarta