Menteri P2MI, Peserta Pelatihan Tenaga Kerja di Polda Banten Bisa Kerja di Luar Negeri

Liputan6.com, Serang - Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI), Abdul Kadir Karding menyatakan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan tenaga kerja di Balai Poliran Polda Banten bisa bekerja keluar negeri. Penempatan tenaga kerja akan mengikuti keahlian dan kemampuan bahasa asingnya.  "Ya jadi ada beberapa pekerjaan yang saya kira sudah layak, nanti ada sertifikasinya yang dari BNSP. itu beberapa negara sudah tersambung. Jadi bisa saja berangkat yang penting bahasanya diperkuat, kemudian mentalnya diperkuat dan umurnya tidak lebih dari 40 tahun," ujarnya, di Balai Poliran Polda Banten, Jumat, (2/5/2025).

Penempatan akan disesuaikan kebutuhan tenaga kerja di setiap negara. Sebelum berangkat kerja keluar negeri, masyarakat harus mempersiapkan diri dengan keahlian bekerja dan kemampuan bahasa asing yang baik, sesuai negara tujuannya.

Pelatihan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak negara di dunia, sehingga masyarakat Indonesia yang memiliki keahlian bisa kerja diluar negeri dengan penghasilan lebih besar. "Karena di luar negeri sampai bulan Maret ini ada 1,7 juta job order. Permintaan kerja ada 1,7 juta, yang kita penuhi, negara bisa kirim baru 297 ribu. Artinya masih ada 1,3 juta," terangnya.

Di Balai Poliran Polda Banten sendiri diberikan pelatihan seperti mengelas, peternakan ikan hingga kambing, kemudian pertanian sawi hingga kangkung. Banten dianggap sebagai daerah rawan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang tinggi, karena sejumlah daerah memberangkatkan tenaga kerjanya melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Dalam catatan Kementerian P2MI, daerah asal NTB, NTT, Makassar hingga Medan memberangkatkan pekerja migran ilegalnya melalui Bandara Soetta. "Banten itu termasuk jumlah pemberangkatan secara ilegal dan termasuk terbesar. Cuma belum tentu orang Banten, karena bandara Soekarno-Hatta itu ada di wilayah Banten. Maka bisa jadi mereka ini jadi transit utama dari Makassar, dari Medan, dari NTB, dari NTT, tetapi dihitungnya jadi Banten," jelasnya.

Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa, pihaknya akan menindak tegas segala bentuk pemberangkatan pekerja migran ilegal dari wilayahnya, karena masuk kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kami kepolisian daerah Banten dan Pemprov Banten, beserta masyarakat melalui program poliran, berkomitmen untuk mencegah dan memberantas penempatan PMI non prosedural dan tindak pidana perdagangan orang," tegas Kapolda Banten, di lokasi yang sama, Jumat, (2/5/2025).