Kebijakan Program Keluarga Berencana Jabar, Dedi Mulyadi: Yang Ber-KB Harus Laki-laki

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan, laki-laki kini harus dijadikan sasaran utama pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Jabar. Perempuan jangan dijadikan pihak tunggal yang mesti menanggung beban aspek reproduksi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" di Gedung Pusat Dakwah Indonesia (Pusdai) Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 28 April 2025, disiarkan ulang lewat akun media sosial Lembur Pakuan Channel.

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu harus KB dulu dan yang harus saat ini dikejar adalah yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan," katanya. 

Program Keluarga Berencana dinilai penting terus dimasifkan di Jawa Barat. Masalah kesejahteraan, klaim Dedi, kerap berkelindan dengan jumlah anak di dalam suatu keluarga. "Saya menemukan, rata-rata orang miskin itu anaknya banyak".

"Ini serius (laki-laki harus ber-KB). Walaupun tidak punya istri saya berpihak pada kaum perempuan, tapi kaum perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga," imbuh Dedi Mulyadi.

Jadi Syarat Penerima Bantuan

Dedi Mulyadi menyampaikan, pelaksanaan program Keluarga Berencana harus terintegrasi dengan program-program pemerintah yang lain. Gubernur Jawa Barat itu ingin ber-KB dijadikan syarat yang mesti dipenuhi masyarakat ketika hendak menerima bantuan pemerintah.

"Harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Rencananya, Dedi mencontohkan, syarat tersebut akan diberlakukan kepada warga di sejumlah wilayah yang terdaftar sebagai penerima pemasangan jaringan listrik baru Pemprov Jabar, serta program-program bantuan sosial lainnya yang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat maupun kota-kabupaten.

"Nanti ke depan ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari pemprov, syaratnya boleh pasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang dapat beasiswa, boleh anaknya (dapat) beasiswa tapi orang tuanya KB dulu," kata Dedi.

"Yang masih usia produktif boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu, nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh nerima bantuan rumah tapi KB dulu," sambungnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi mendorong agar status keikutsertaan program KB turut diimbuhkan dalam data kependudukan. Dengan begitu, laki-laki yang sudah ber-KB atau belum akan mudah diketahui oleh pemerintah, sehingga status itu nantinya dapat digunakan sebagai data rujukan program bantuan.

"Harus berbasis data kependudukan, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak," katanya. "Menyelesaikan (masalah) di Jawa Barat itu artinya menyelesaikan (masalah) Indonesia. Penduduknya hampir 50 juta, jadi kalau mau menyelesaikan Indonesia mulailah dengan membangun Jawa Barat".