Aceh Ternyata Pernah Deklarasikan Negara Islam Indonesia

Liputan6.com, Aceh - Sebelum menjadi bagian kokoh NKRI, Aceh pernah mendeklarasikan diri sebagai Negara Islam Indonesia (NII) pada 1953. Gerakan yang dipimpin ulama bernama Daud Beureu’eh ini lahir dari kekecewaan terhadap kebijakan pusat.

Pemberontakan bersenjata berlangsung selama enam tahun. Konflik ini akhirnya diselesaikan lewat jalur diplomasi, dengan Aceh kembali ke pangkuan Republik sebagai daerah istimewa.

Mengutip dari laman Provinsi Aceh, wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai wilayah dengan identitas keislaman kuat. Sejak era kesultanan, Islam menjadi landasan hukum dan budaya masyarakat.

Pasca kemerdekaan Indonesia, semangat ini memicu keinginan untuk menerapkan syariat Islam secara formal. Ketika pemerintah pusat menurunkan status Aceh dari provinsi menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara pada 1950, muncul ketidakpuasan di kalangan elite dan ulama setempat.

Daud Beureu’eh, mantan Gubernur Militer Aceh selama revolusi kemerdekaan, menjadi tokoh sentral perlawanan. Pada 20 September 1953, ia memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang digagas Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Proklamasi ini disertai pembentukan struktur pemerintahan paralel, termasuk angkatan bersenjata dan sistem peradilan sendiri. Pemberontakan DI/TII Aceh dilatarbelakangi empat faktor utama.

Pertama, penolakan terhadap integrasi Aceh ke Sumatera Utara yang dianggap mengabaikan jasa daerah itu dalam perjuangan kemerdekaan. Kedua, tuntutan penerapan syariat Islam sebagai hukum resmi.

Ketiga, isu dokumen rahasia Jakarta yang konon berencana menyingkirkan tokoh Aceh. Keempat, sentimen anti-pusat yang memanfaatkan jaringan pesantren dan ulama.

Konflik bersenjata meletus di berbagai wilayah, terutama Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Timur. Pasukan DI/TII menerapkan taktik gerilya dengan dukungan logistik dari masyarakat.

Pemerintah pusat merespons dengan operasi militer, termasuk pengiriman Batalyon 327 Divisi Siliwangi. Pertempuran menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Jalan damai mulai terbuka setelah Perdana Menteri Hardi menginisiasi misi diplomasi pada 1959. Hasil negosiasi menghasilkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/MISSI/1959 yang mengembalikan status Aceh sebagai daerah istimewa.

Poin kesepakatan mencakup otonomi khusus di bidang agama, adat, dan pendidikan, serta pengakuan terhadap peran ulama dalam pemerintahan. Deklarasi NII di Aceh secara resmi berakhir pada 26 Mei 1959.

Daud Beureu’eh menerima penyelesaian politik ini dan membubarkan pasukannya. Status istimewa Aceh kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.

Pemerintah pusat juga mengizinkan pembentukan Majelis Pendidikan Daerah yang mengintegrasikan kurikulum agama dengan pendidikan umum. Warisan konflik ini memengaruhi kebijakan otonomi Aceh di era reformasi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menjadi landasan penerapan syariat Islam secara formal di provinsi tersebut. Nama Nanggroe Aceh Darussalam yang digunakan pasca-MoU Helsinki pada 2005 juga merupakan identitas keislaman yang kental.

Penulis: Ade Yofi Faidzun