Data Korban Banjir Kota Kendari Terlambat Masuk, Bantuan ke Ribuan Warga Terhambat

Banjir Kota Kendari merendam ribuan rumah, bantuan Pemprov Terhambat data jumlah korban. — Data korban banjir Kendari terlambat masuk, korban banjir terlambat dapat bantuan.

Liputan6.com, Kendari - Pemerintah Kota Kendari belum mengantongi jumlah riil data korban banjir Kendari hingga Sabtu pagi (9/3/2024). Diketahui, banjir yang terjadi sejak Rabu (6/3/2024) hingga Kamis (7/3/2024) pagi, merusak dan merendam ribuan rumah pada 7 kecamatan di Kota Kendari.

Ketujuhnya yakni, Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Wua-wua, Baruga, Mandonga, Kadia dan Poasia. Dari ketujuhnya, sebagian besar rumah penduduk terendam banjir dan lumpur, sisanya hanyut dan rusak akibat tanah longsor.

Data terbaru Pemkot Kendari, ada sebanyak 2.198 unit rumah warga terdampak bencana alam banjir di Kota Kendari hingga Jumat (8/3/2024). Rinciannya, Kecamatan Kendari Barat terdapat sebanyak 563 rumah korban banjir. Lalu, Kecamatan Kendari terdapat 561 rumah. Kemudian, Kecamatan Mandonga 230 rumah.

Pada Kecamatan Puuwatu, ada sebanyak 31 rumah, Kecamatan Kadia 129 rumah, Kecamatan Wuawua 566 rumah, dan Kecamatan Baruga 58 unit rumah.

Sisanya, ada di Kecamatan Poasia sebanyak 13 rumah, Kecamatan Abeli 20 rumah, dan Kecamatan Nambo 27 rumah.

Namun, data ini masih merupakan jumlah sementara korban banjir yang dicatat BPBD dan pihak Pemkot. Saat ini, pihak BPBD Kota Kendari sudah membangun dapur umum dan posko banjir yang digunakan untuk membantu korban banjir.

Hal ini dibenarkan Kepala BPBD Kota Kendari Fadli Suparman. Kata dia, pihaknya masih menunggu salah satu kelurahan lainnya di Kecamatan Kendari Barat yang belum memasukkan data.

"Kelurahan Sanua yang paling parah, sampai saat ini belum ada data pasti. Warga masih membersihkan rumah yang terendam banjir," ujar Fadlil Suparman.

Salah satu kelurahan terparah terdampak banjir, Kampung Salo, hingga Jumat (8/3/2024) belum mendata jumlah keseluruhan korban terdampak banjir. Lurah Kampung Salo, Usman mengatakan, pihaknya baru memberikan data perkiraan ke pihak Pemkot Kendari.

"Jumlah korban terdampak banjir kami perkirakan bisa pada angka 300 sampai 400. Bisa juga lebih atau kurang, saat ini belum ada data ril," ujar Usman, dihubungi via telepon seluler.

Kata Usman, salah satu alasannya yakni warga yang menjadi korban banjir Kendari juga berstatus dari ketua RT. Sehingga, pihaknya kesulitan menghubungi pihak RT yang masih sibuk membantu dan membersihkan rumah usai banjir menerjang pemukiman mereka.

Simak Video Pilihan Ini:

Bandara Tunggul Wulung Cilacap Dilanda Banjir dan Longsor, 1 Penerbangan Dibatalkan

2 dari 2 halaman

Langkah Pemprov Bantu Korban Banjir

Pemprov Sulawesi Tenggara saat ini tengah menunggu data korban banjir. Namun, hingga Jumat (8/3/2024), Pemprov belum menerima data ril jumlah korban.

Sebelumnya, sorotan datang dari Ketua BEM UHO, Defrian. Sempat berbicara di media, kata dia, sikap Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dianggap kurang peka dengan bencana banjir di Kota Kendari.

Kata Defrian, saat ini sejumlah warga korban banjir membutuhkan bantuan secepatnya. Dia berharap, saat ini semua pihak bisa bersatu padi baik Pemkot Kendari maupun Pemprov Sultra. Dia juga berharap, secepatnya Pj Gubernur membentuk Satgas Percepatan Penanganan Bencana Alam.

"Pj Gubernur harus bertindak untuk kepentingan rakyat, turun tangan langsung. Kalau tak sanggup lebih baik mundur, Sultra membutuhkan pemimpin responsif, bukan hanya menunggu instruksi Mendagri," Kata Defrian kepada media.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah turun tangan langsung membantu masyarakat. Dia mengatakan, Pemprov sudah berkoordinasi dengan semua SKPD terkait untuk mendata jumlah korban banjir kemudian turun memberikan bantuan.

"Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, datanya harus valid, baik jumlah korban dan jenis bantuan yang diberikan," kata Andap.

Andap memastikan, sejak awal Februari 2024 Pemprov sudah mengingatkan agar semua pihak waspada dan melakukan persiapan penanggulangan bencana. Hal ini melalui koordinasi dengan Wali Kota dan Bupati pada 17 kabupaten dan kota.

Dia memastikan, Pemprov juga sudah menyiapkan anggaran darurat bagi korban banjir. Namun, terkendala lambatnya data jumlah keluarga terdampak, rumah hingga infrastruktur rusak yang belum diterima Pemprov Sultra hingga Jumat (8/3/2024).

"Saya berharap semua pihak tarkait baik Dinas Sosial Provinsi Sultra, Pemkot Kendari, BPBD Provinsi maupun Kota benar-benar mengeluarkan data valid terkait jumlah korban terdampak banjir, komitmen membantu masyarakat dengan ikhlas dan jujur," Kata Andap Budhi Revianto.

Sebelumnya, Sekretaris BPBD Sultra Andrian membenarkan, Pj Gubernur Sultra sudah menginstruksikan pendataan korban terdampak banjir. Pihak BPBD, turun langsung ke lapangan untuk menemui warga terdampak banjir sejak 28 Februari 2024.

"Atas instruksi langsung dari Bapak Pj Gubernur, BPBD dan Dinas Sosial langsung turun ke lapangan untuk identifikasi dampak banjir dan menyalurkan bantuan di titik lokasi," ujar Sekretaris BPBD Pemprov Sultra Andrian.

Andrian memaparkan, bantuan sudah disalurkan di beberapa titik yakni :

1. Kecamatan Mandonga, lorong Merpati : 36 KK terdampak dengan membangun dapur umum, tenda pengungsi, serta kebutuhan harian warga untuk usia anak-anak hingga lansia.

2. Kelurahan Benu-Benua berupa terpal, paket family kit, dan paket perlengkapan bayi ;

3. Kelurahan Punggaloba berupa terpal.

Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio mengatakan bahwa Bapak Pj Gubernur beserta seluruh Jajaran Pemprov Sultra turut prihatin atas kejadian banjir ini.

Ia menambahkan, Pj Gubernur selalu mengingatkan mengenai prediksi curah hujan tinggi yang dikeluarkan BMKG dan potensi banjir serta perlunya langkah - langkah antisipasi.

"Setiap hari saya selalu mengingatkan dan share kembali informasi dari Pak Pj Gubernur dan BMKG mengenai prediksi cuaca di Whatsapp Group Perangkat Daerah maupun para Bupati/Walikota, hal ini semata-mata untuk menjadi early warning guna melakukan langkah - langkah antisipasi dan upaya memitigasi resiko bencana," ungkapnya.

Ia menambahkan, "Saya berharap Perangkat Daerah terkait maupun para Bupati/Walikota memiliki sense of crisis dan kepekaan sosial. Dari info yang ada, seharusnya segera menyiapkan langkah-langkah kontijensi guna mengantisipasi dampak bencana," tutup Asrun.