Buruh Tolak PP 51 Tahun 2023, UMP Jabar 2024 Bakal Naik?

Kelompok buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat menolak penggunaan peraturan pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 sebagai pedoman kenaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) oleh pemerintah provinsi.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana, formulasi besaran UMP dengan menggunakan PP 51 dipastikan akan dibawah angka inflansi pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang saja harga - harga bahan pokok sudah naik. Kalau nanti 2024 kenaikan dibawah inflansi, maka daya beli buruh sangat lemah. Dan tentu saja memiskinkan pekerja buruh di seluruh Indonesia tentunya," ujar Dadan, Bandung, Jumat, 17 November 2023.

Dadan mengatakan adanya alasan itu, Pj Gubernur Jawa Barat dalam rapat dengan dewan pengupahan tidak menggunakan PP 51 Tahun 2023 untuk menentukan besaran upah minimum kota dan kabupaten (UMK).    

Dadan menyebutkan kelompoknya akan terus mengawal proses rapat dewan pengupahan yang akan dilakukan pada akhir pekan ini.

"Kita sebagai buruh selama tiga tahun belakangan tidak ada kenaikan. Kenaikan (upah) hanya satu hingga dua persen seperti itu, maka tahun ini kita meminta kenaikan minimal 15 persen," kata Dadan.

Karena selama tiga tahun berturut - turut upah buruh dianggap tidak ada kanikan, Dadan menerangkan maka besaran yang layak adalah 15 persen.

Permintaan kenaikan upah buruh 15 persen dari tahun sebelumnya yakni 2023, jika dihitung dari inflansi dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Besaran kenaikan itu pula, berlaku bagi upah aparatur sipil negara (ASN).  

"Kalau tidak dipenuhi maka kami akan mogok nasional dari mulai 1 Desember 2023 - 13 Desember 2023," tukas Dadan. 

Kelompok SPN Jawa Barat sejak kemarin dan rencananya sekarang mengerahkan anggotanya berunjuk rasa di depan kantor gubernur. 

Hal ini guna memberikan tekanan agar dewan pengupahan yang tengah merumuskan besaran UMP 2024 tidak berpedoman pada PP 51 Tahun 2023.