Permohonan Anak Pulau Saboyang Mamuju agar Sang Guru Kembali Mengajar

Siswa SD Negeri Pulau Saboyang yang meminta guru kembali mengajar di sekolah mereka (Foto: Liputan6.com/Istimewa)

Liputan6.com, Mamuju - Semangat belajar anak-anak di Pulau Saboyang, Kepulauan Balabalakang, Mamuju, Sulawesi Barat terancam terhalang. Sebulan terakhir, guru di SD Negeri Pulau Saboyang mulai jarang hingga tidak lagi datang untuk mengajar sekitar 30 anak di sekolah itu.

Pulau Saboyang merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Balabalakang yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jarak Pulau Saboyang dari Mamuju kurang lebih 110 mil yang bisa ditempuh dalam waktu 10 hingga 12 jam menggunakan kapal laut.

Alwi Suwito salah satu pemuda di Pulau Saboyang yang mewakili warga di pulau itu menceritakan, kondisi itu mulai dialami sejak tiga bulan terakhir. Sebelumnya, ada empat tenaga pengajar di sekolah itu, satu kepala sekolah yang berstatus ASN dan tiga tenaga kontrak yang digaji harian.

"Sejak tenaga kontrak dihapuskan Pemkab Mamuju tahun 2021 lalu tidak ada lagi guru yang mengajar., Kepala sekolah berinisiatif untuk memberikan gaji 3 tenaga kontrak Rp10 ribu perhari yang berasal dari Dana BOS," kata Suwito kepada Liputan6.com, Rabu (03/08/22).

Suwito melanjutkan, tiga bulan terakhir tenaga kontrak di sekolah itu berkurang satu-persatu, ada yang berhenti karena melahirkan dan ada yang berhenti untuk menetap di Mamuju menemani anaknya bersekolah. Sementara, satu tenaga kontrak yang tersisa akhirnya juga berhenti karena tidak bisa menangani 30 siswa sendirian.

"Setelah bulan puasa tahun ini, siswa sempat sekolah 1 minggu, setelah itu siswa tidak ada sekolah sampai kemarin," ujar Suwito.

"Anak-anak belajar jika ada guru yang membuka sekolah dan waktunya tidak menentu. Guru tenaga kontrak juga mengeluhkan, honor yang diterima tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan seorang diri, apa lagi honor baru dia terima ketika ada pencairan dana BOS," dia menambahkan.

Suwito menyebutkan, banyak orangtua siswa khawatir dengan kondisi anak mereka yang tidak bisa lagi menuntut ilmu. Mereka tidak ingin anak mereka yang mulai bisa membaca dan berhitung mengalami kemunduran di tengah semangat yang ingin terus belajar.

"Sudah banyak orang tua siswa yang meminta saya untuk mengurus proses pindah sekolah anak mereka ke Mamuju. Mereka menilai anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak jika dipindahkan," terang Suwito.

Menurut Suwito, warga juga sangat menyayangkan kepala sekolah yang tidak ikut mengajar dengan kondisi kekurangan guru seperti itu. Kepala sekolah itu beralasan dirinya tidak diharuskan mengajar, dan juga dia jarang berada di sekolah.

"Kami sebagai warga di Pulau Saboyang berharap kondisi ini mendapatkan perhatian dan menjadi sekali prioritas dari pemerintah setempat. Utamanya kesejahteraan guru yang menjadi tenaga kontrak," tutup Suwito.

Sedangkan, Ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin berharap, Bupati Mamuju yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan mempunyai program strategis untuk memperhatikan wilayah-wilayah terpencil dan terluar baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Persoalan pendidikan di Pulau Saboyang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah kabupaten.

"Kami dari PMII menekankan agar Bupati Mamuju setelah mendengar ini langsung memberikan solusi bagi masyarakat yang ada di Pulau Saboyang," tutup Syamsuddin.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

Sebuah SD di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, SDN Sugihan 3 sama sekali tidak punya murid baru meski ajaran baru sudah dimulai sejak Senin (11/07). Faktor penyebab, selain lokasi jauh dari permukiman, juga karena ada banyak sekolah yang berdekatan.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Bupati

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengakui, fasilitas dan tenaga pendidik di Kepulauan Balabalakang memang menjadi perhatian khusus pemerintahannya. Dia sudah menerima pengaduan masyarakat terkait kondisi pendidikan di tiap pulau yang ada di gugusan Kepulauan Balabalakang.

"Kita sudah Surati (ASN yang bertugas di Balabalakang) karena memang laporan dari masyarakat waktu kita ke Balabalakang, ada beberapa ASN yang sudah terangkat dua tahun lalu tapi baru satu dua-kali kesana," kata Sutinah.

Bahkan, Sutinah tidak segan untuk bermohon ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penghapusan status ASN mereka jika teguran yang dia berikan tidak diindahkan. Karena menurutnya ASN yang terangkat harus menetap di Balabalakang sesuai dengan tempat yang mereka pilih saat mendaftar sebagai CPNS.

"Jadi tidak boleh setelah lulus lalu tidak mau bertugas di Balabalakang. Untuk pemerintahan saya, saya tidak akan memberikan persetujuan pemindahan ASN khususnya daerah terpencil seperti Balabalakang itu," ujar Sutinah.

Terkait persoalan jumlah tenaga kontrak guru yang kurang memadai di Kepulauan Balabalakang serta honor mereka yang sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, Sutinah mengatakan saat ini Pemkab Mamuju memang sudah menghapus tenaga kontrak dan akan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita berharap penerimaan PPPK selanjunya akan banyak menempatkan guru diwilyah terpencil dan terluar untuk mengatasi hal itu," tutup Sutinah.