Sukses

Demonstran Tewas Tertembak, Gubernur Sulteng: Saya Sudah Katakan Hari Senin

Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura menolak tudingan bahwa ricuh demo anti-perusahaan tambang di Parigi Moutong yang menewaskan warga karena dirinya tidak mau menemui pengunjukrasa. Rusdy bahkan menduga ada provokator di balik aksi pada Sabtu (12/2/2022) itu.

Liputan6.com, Palu - Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura menolak tudingan bahwa ricuh [demo anti-perusahaan tambang] (4885911 "") di Parigi Moutong yang merupakan warga dirinya karena tidak mau menemui pengunjuk rasa. Rusdy bahkan menduga ada provokator di balik aksi pada Sabtu (12/2/2022) itu.

Gubernur Sulawesi Tengah , Rusdy Mastura angkat bicara menanggapi ricuh perusahaan tambang yang merupakan salah seorang warga di Kecamatan Tinombo Selatan pada Sabtu (12/2/2022) polisi membubarkan blokade jalan oleh masa aksi.

Apa saja kejadian itu dengan dirinya sendiri yang tidak datang ke lokasi aksi untuk menemui pengunjuk rasa.

Menurut Rusdy saat demo dan blokade jalan sebelumnya pada tanggal 7 Februari dia sudah mengutus tim ahlinya untuk menemui massa dan mendengar aspirasi warga.

Saat itu bahkan melalui telepon dia akan menemui warga pada Senin (14/2/2022).

 

Simak video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Curiga Ada Provokator

Namun Gubernur Sulteng dengan sapaan Cudy itu mengaku kaget menerima informasi, Sabtu (12/2/2022) demonstrasi dan blokade jalan oleh pengunjuk rasa kembali terjadi. Mantan Wali Kota Palu itupun menduga ada provokator di balik aksi itu.

“Saya menduga ada provokator. Saya sudah katakan hari Senin baru kami akan ke sana karena ada agenda pemantauan vaksin dan rapat,” Rusdy menceritakan, Minggu (13/2/2022).

Setelah hari Senin itulah Rusdy mengaku baru akan menyurati kementerian ESDM untuk mengajukan IUP PT Trio Kencana yang sudah dikeluarkan.

Rusdy berdalih harus mengkaji IUP yang dipermasalahkan para pengunjuk rasa lebih dulu sebelum mengajukan proposal ke kementerian. Salah satunya karena IUP perusahaan itu keluar saat dirinya belum pernah menjadi gubernur.

“Mencabut IUP itu tidak berwenang bagi saya. Tapi kami bisa memberi usullah atas masalahnya. Kalau ada masalah lingkungan bahkan saya setuju dikaji ulang. Saya menyayangkan dan turut turut berduka atas adanya korban dalam aksi itu,” Rusdy Mastura memungkasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.