Penuhi Kriteria Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru, Danny Pomanto Tak Mau Jemawa

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto (Liputan6.com/Fauzan)

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto menjadi salah satu kepala daerah yang memenuhi kriteria yang disebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita di Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru.

Jokowi menyebutkan mereka yang merupakan arsitektur dan pernah menjadi kepala daerah pun menjadi pilihan utama untuk menjadi kepala otorita di Ibu Kota Negara Baru, Nusantara.

"Kalau saya pinginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.

Menanggapi hal tersebut, Danny Pomanto pun enggan jumawa. Ia mengaku penentuan Kepala Otorita Nusantara merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.

"Semua itu hak penuh presiden," kata Danny kepada Liputan6.com, Jumat (21/1/2022).

2 dari 2 halaman

Latar belakang Danny Pomanto

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto (Liputan6.com/Fauzan)

Wali Kota Makassar dua periode ini diketahui berprofesi sebagai arsitek. Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di kota berjuluk Kota Daeng ini, Danny sempat menjadi dosen jurusan arsitektur di Universitas Hasanuddin, Makassar

Danny menempuh pendidikan S1 di jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) dan lulus pada tahun 1989. Dilihat dari makassarkota.go.id, Danny menjadi arsitek sejak tahun 1989 hingga 201

Sejumlah karya Danny adalah Rumah Pasca Bencana-Aceh, Masjid Raya Makassar, Kantor Gubernur Gorontalo dan Sulawesi Barat, hingga rumah sakit Private Care Hospita

Selain Danny Pomanto, dua orang lainnya yang memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Presiden Jokowi adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keduanya diketahui juga merupakan seorang arsitek dan pernah menjabat sebagai kepala daerah

Simaklah video pilihan berikut ini

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).