Pilgub Banten 2024, PKS Jajaki Koalisi dengan Demokrat

Demokrat Dan PKS Jajaki Koalisi Pilgub Banten 2024. (Rabu, 26/05/2021). (Liputan6.Com/Yandhi Deslatama).

Liputan6.com, Serang - Pilgub Banten masih sekitar 2,5 tahun lagi. PKS mulai memanaskan mesin politiknya dengan bertemu Partai Demokrat, membahas koalisi 2024.

PKS yang ikut mengusung kader Demokrat, Wahidin Halim dalam Pilgub 2017 dan kini menjadi Gubernur Banten, ingin koalisi itu terus terjalin pada 2024 mendatang.

"Mungkin saja koalisi yang sudah dibangun dengan Demokrat di periode kemarin, bisa kita bangun lagi di 2024," kata Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi, di kantor DPD Demokrat Banten, Rabu (26/5/2021).

PKS mengakui tidak bisa sendiri membangun Banten. Kedua partai itu, diakui Gembong, tengah menyamakan persepsi untuk memajukan Banten di periode selanjutnya.

"Obrolan ringan saja seputar Banten, yang kita bahas bagaimana memajukan Banten ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya mengaku belum berpikir maju dalam helatan Pilgub Banten 2024 mendatang. Dia memiliki fokus untuk menyelesaikan periode keduanya di Kabupaten Lebak.

Namun, jika partai Demokrat memerintahkan dan masyarakat menghendaki Iti Octavia maju, dia mengaku akan mengikutinya.

"Saya juga harus menuntaskan dua tahun lagi di Lebak. Politik itu dinamis, itu bisa saja terjadi, tapi sampai saat ini saya belum ada niatan kesana (ikut pilgub), saya mau menuntaskan dulu amanah masyarakat Lebak di Kabupaten Lebak," kata Iti, di tempat yang sama, Rabu (26/5/2021).

Wanita berkacamata ini menceritakan obrolan dengan PKS yang berlangsung sekitar dua jam itu, membahas tentang memajukan Banten ke depan dan menyamakan persepsi politik antar partai. Namun, pertemuan itu belum menentukan pasangan calon gubernur yang akan diusung.

"Semoga dalam silaturahim kebangsaan melahirkan hal-hal baik buat Banten. Terkait juga isu-isu peningkatan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Simak video pilihan berikut ini:

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno membantah adanya rencana pemerintah untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Menurutnya, dua undang-undang tersebut masih terus akan dijalankan tanpa revisi.