Wawancara Imajiner dengan Raja Keraton Agung Sejagat

"Lha kok saat itu ada pawai atau kirab budaya, pakai naik kuda dan kudanya dituntun. Apa yang diinginkan?”

"Sampeyan tolong jangan berpikir terlalu rumit. Kerajaan ini hadir kan untuk memberi kegembiraan pada masyarakat. Jadi, karnaval itu hanya sebagai hiburan masyarakat saja. Bukankah mereka sudah menderita dengan kenaikan tarif listrik, kenaikan iuran BPJS, kenaikan cukai rokok, kenaikan tarif tol dan lain-lain. Kalau bukan saya yang menghibur, trus siapa? Saya ini raja lho, punya tanggung jawab menjaga kegembiraan rakyat."

"Iya ya. Bahkan, sampeyan cengengesan ketika ada warga yang ngomong kalau perempuan selain kanjeng ratu adalah selir-selir," saya mengangguk-angguk.

"Saya ikhlas menjadi bahan tertawaan. Karena hidup itu sesungguhnya hanya mampir bercanda saja. Jadi enggak usah baperan."

"Dulu sampeyan pernah bikin geger dengan Jogja DEC usai heboh GAFATAR. Enggak kapok?" hati-hati saya bertanya.

"Kapok? Itu bahasa mana? Dari seluruh kamus yang saya punya, tak ada kosakata kapok. Apa sih artinya?" Sang Raja ini malah balas bertanya.

"Kok sampeyan yakin kalau Keraton Agung Sejagat bisa menjadi reinkarnasi kerajaan Majapahit yang jaya?"

"Ya, yakin saja. Yakin itu enggak perlu bukti bisa melihat. Sampeyan yakin enggak kalau Gusti Allah ada?”

“Yakin dong,” saya cepat menjawab agar dikira religius.

“Pernah lihat? Belum, kan? Nah, ini juga sama. Saya yakin ada perjanjian Majapahit dan Portugis yang berlaku 500 tahun. Karena yakin, saya enggak perlu melihat dokumennya tho?”

“Tapi nyatanya sampeyan malah ditangkap polisi?” saya mencoba ngeyel.

“Saya enggak bisa komentar apa pun, kecuali mengutip Injil. ‘Bapa ampunilah mereka, karena mereka tak tahu apa yang dilakukannya.’ Jelas sekali kan kalau mereka enggak tahu apa yang sudah diperbuat.”

“Alasan utama adalah karena Sinuhun dianggap menyebar kebohongan sehingga menimbulkan keonaran,” saya terus mencoba memancing.

“Keonaran? Lha pas prosesi kirab budaya saja ada rakyat melintas dengan sepeda motor di depan pasukan, mereka juga enggak diapa-apain kok. Saat kirab atau karnaval juga banyak yang menyambut kami dari masyarakat. Malah juga hansip-hansip ikut menjaga. Keonaran macam apa yang saya timbulkan? Coba bandingkan dengan kasus di Papua, di mana wakil Bupati Nduga sampai mengundurkan diri. Penanganan demo yang juga berisik dan menelan nyawa, lebih onar mana coba?”

“Emangnya Keraton Agung Sejagat itu maunya agar rakyat gimana sih?” saya mencoba menyelami isi kepalanya.

“Ya enggak ada kesewenang-wenangan. Dalam konstitusi kami, yang tak mengikuti aturan kami selaku penguasa jagad harusnya kami musnahkan. Kami perangi. Tapi lihat apa yang kami lakukan? Diam dan melalui pendekatan kemanusiaan. Setiap hari rakyat berdatangan ke keraton, mengeluhkan kesulitan hidup mereka. Kami suguhi teh, kadang juga cemilan seadanya, kami beri keleluasaan bertemu raja, permaisuri, mahapatih. Kami duduk sama rendah, makan makanan yang sama. Coba bandingkan dengan negara sampeyan, ada yang mau lewat saja rakyatnya harus berhenti dan memberi jalan. Itu kan namanya asu,” ia mulai berapi-api.

“Berapa gaji sampeyan sebagai raja?” tanya saya.

“Gaji? Raja itu enggak boleh terima gaji. Semua kebutuhan hidupnya sudah disiapkan Gusti Allah. Bahkan, raja itu harusnya ikhlas berbagi. Seorang pemimpin itu enggak boleh mikir dirinya, keluarganya, atau kelompoknya. Kalau dalam negara sampeyan ya partai. Mosok ada yang korupsi kok nangkap saja harus minta izin yang hendak ditangkap. Mosok organisasi maling kok dilindungi.”

“Sampeyan maksudkan PDIP?” saya mencoba memancing.

“Bukan. Kalau PDIP kan jelas. Partainya wong cilik, marhaenis, berjuang untuk rakyat kecil. Bahkan, ketua partainya kan anak Soekarno yang masih trah Majapahit. Enggak mungkinlah melindungi koruptor. Enggak mungkin juga menjual aset negara, kan itu nasionalis. Enggak mungkin juga bikin sengsara rakyat dengan menaikkan harga-harga dan mencabut subsidi. Sampeyan mbok jangan terlalu curiga tho,” nada suara Sinuhun berubah.

“Tapi nyatanya sampeyan tetap mendirikan Keraton Agung Sejagad? Berarti kan enggak setuju dengan pemerintahan Indonesia saat ini? Makar kan?” saya mulai emosi.

“Ini dua hal berbeda. Keraton Agung Sejagat ini sejatinya adalah sebuah pertunjukan teater arena yang kolosal. Melibatkan ratusan pemain. Saya menjadi raja itu kan tuntutan skenario. Jika menjadi raja dalam kesenian ditangkap dan dituduh makar, bagaimana dengan seni Ketoprak, Wayang Orang, trus lagi ada Raja Dangdut Rhoma Irama kok enggak ditangkap? Malah ada Presiden Jancukers, Presiden Penyair, Presiden PKS itu kok juga enggak ditangkap? Kecuali siapa itu yang korupsi sapi? Tapi itu kan zaman dulu dan karena korupsi bukan karena presiden. Saya ini hanya menjalankan tuntutan peran. Ini pertunjukan teater. Wong senjata yang saya gunakan nantang Amerika saja cuma panah dan tombak mainan, kok. Cerdas, dong. Perilaku enggak cerdas macam inilah yang membuat kita terpuruk.”

“Jika benar ini hanya pertunjukan, apa sih pesan yang ingin sampeyan sampaikan?” saya melunak.

“Ya, saya hanya ingin merefleksikan kondisi masyarakat kita. Memiliki nasionalisme tinggi dan rindu kejayaan sebuah bangsa. Rindu keadilan. Dan itu hanya bisa mereka nikmati di panggung pertunjukkan.”

“Sekali lagi, jika itu benar hanya pertunjukan teater, akting sampeyan, bahkan sampai figuran yang menonton karnaval sampeyan sangat menjiwai. Layak dapat penghargaan,” saya mengomentari.

“Bukankah akting yang baik adalah yang tidak akting? Nah kesalahan utama pejabat negara di Indonesia, akting mereka masih akting. Memaknai akting sebagai kepura-puraan. Datanglah ke Purworejo, saya ajari. Kemarin itu kelompok kami menggelar pertunjukan malah enggak pakai tiket nonton lho. Keren kan?’

Saya enggak punya pertanyaan lagi. Isi kepala saya ingin segera saya segarkan dengan guyuran air. Saya jadi ingat kalau belum mandi. Buru-buru ambil handuk dan matikan konten video yang saya tonton sambil berimajinasi wawancara ini. [][][]

Tulisan ini adalah opini pribadi Edhie Prayitno Ige (jurnalis liputan6.com, tinggal di Semarang)