Di Laut Kita Jaya, Mari Belajar pada Ratu Kalinyamat

Liputan6.com, Jakarta - Kejayaan Nusantara menjadi poros maritim dunia dalam catatan sejarah pernah terjadi, salah satunya pada abad 16 pada masa Ratu Jepara atau Ratu Kalinyamat memerintah sekitar selama 30 tahun (1549-1579).

Selama 30 tahun kekuasaannya Ratu Kalinyamat telah berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaan dengan amannya wilayah Kalinyamat dan Prawata yang bebas dari ancaman mana pun.

"Ratu Kalinyamat adalah salah satu penanda masa kejayaan Maritim Nusantara. Di tahun 1550 dan 1574, Ratu Kalinyamat sudah memimpin armada laut Nusantara yang berkekuatan ratusan kapal dan puluhan ribu prajurit, untuk mengusir Portugis dari Malaka," kata Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam diskusi Tol Laut dan Pahlawan Wanita Poros Maritim Dunia, yang diselenggarakan di atas Ferry 'Portlink' yang melintasi Selat Sunda, dari Merak ke Bakauheni Lampung dan kembali ke Merak, Senin awal April, dilansir Antara.

Menurut Connie, perempuan Indonesia mempunyai andil dalam mewujudkan poros maritim dunia. Hal tersebut berdasarkan catatan sejarah bahwa perempuan Indonesia, salah satunya Ratu Kalinyamat menjadi penanda kejayaan maritim di Nusantara yang bisa menjadi salah satu inspirasi dan semangat untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia yang saat ini sedang dijalankan pemerintah Presiden Joko Widodo .

Connie mengatakan, Ratu Kalimanyat tidak hanya menunjukkan diri sebagai perempuan yang bisa memimpin. Namun, dia bisa dianggap sebagai inspirator Nusantara sebagai poros maritim yang mendunia.

Karena saat itu, armada laut Portugis dianggap salah satu yang terkuat di dunia. Namun, mereka berhasil dibuat tunggang langgang oleh pasukan armada yang dipimpin seorang perempuan kelahiran Jepara itu.

Connie yang juga President Indonesian Institute for Maritime Studies menambahkan, atas kepiawaiannya memainkan peran dalam ruang politik, diplomatik, ekonomi, dan militer, khususnya sebagai ikhtiar menjaga kedaulatan maritim, Selat Malaka, sebagai jalur perdagangan penting kala itu. Bahkan, Ratu Kalinyamat mendapatkan penghormatan yang justru datang dari para penjajah Portugis yang diperanginya.

Langkah tersebut dalam membangun kekuatan poros maritim dunia, kata Connie, pernah dilakukan oleh Ratu Kalinyamat dengan membangun kekuatan untuk menjaga kawasan maritim pada saat itu.

Kemudian sesuai dengan Nawa Cita, Indonesia juga berada di dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, termasuk kutub selatan karena Indonesia punya kepentingan yang besar dari faktor untuk menjaga keamanan lingkungan, keamanan energi, keamanan pangan, dan keamanan perairan bagi Indonesia.

Ia mengatakan, jika melihat poros maritim dunia dari sipil, bangsa Indonesia harus bangga dengan apa yang sudah dicapai PT ASDP, karena tidak mudah menjadikan Kapal Ferry terbesar di dunia dengan banyaknya kapal serta pelabuhan yang dibangun dalam waktu yang sedemikian singkat. Tinggal saat ini terus didorong untuk peningkatan terhadap apa yang sudah dicapai oleh ASDP.

Connie mengatakan, kebijakan yang harus diperbuat oleh pemerintah Indonesia dalam waktu pendek pada tahun 2019 untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan membentuk National Security Council.

Presiden tidak bisa bekerja dalam membuat kebijakan terkait keamanan dan pertahanan tanpa adanya bantuan atau saran dari National Security Council yang saat ini adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

"National Security Council sekarang ada di Wantannas sebenarnya. Karena dengan adanya advicer dari National Security Council kepada Presiden terkait pertahanan, keamanan dan politik luar negeri, maka kebijakan negara terkait kepentingan nasional turun ke strategi pertahanan lalu turun ke strategi militer. Itu akan mencapai target yang sesuai," katanya.

Menurutnya, hal inilah yang belum terwujud sampai saat ini. Karena itu, perlu ada dorongan semua pihak agar Wantannas segera menjadi National Security Council agar siapa pun presidennya nanti bisa membuat keputusan yang strategis terkait politik luar negeri dan pertahanan.

"Apalagi poros maritim dunia ini sangat erat kaitannya dengan politik luar negeri. Artinya, kaitannya hal ini dengan industri dan teknologi sangat kuat," kata Connie lagi.

Kemudian, kata dia, jika Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka juga berdampak terhadap peningkatan anggaran. Anggaran militer harus bisa ditingkatkan setidaknya sampai 7 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Pasalnya, visi poros maritim dunia jelas berdampak mengubah ruang serta doktrin tentara untuk dioperasikan.

"Kalau anggaran sampai 7 persen GDP itu seharusnya tidak usah kaget karena di era Bung Karno kita bisa mencapai 29 dari GDP, kenapa waktu itu 29 GDP karena kita mesti mengejar ketertinggalan dulu baru kita pelihara dengan yang 2 persen atau 3 persen," katanya lagi.

Dia menambahkan, untuk mengurangi ketertinggalan tersebut dengan 7 persen agar dapat mengejar kemampuan dan membangun kekuatan baru melalui cyber, drone, dan yang terkait keperluan untuk perang modern, kemudian bisa normal dengan 2 atau 3 persen untuk pemeliharaannya.