Sukses

KPU Papua Pastikan Karyawan Freeport Bisa Nyoblos

Liputan6.com, Jayapura - Sebanyak 1.792 pemilih di Distrik Tembagapura tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kabupaten Mimika.

Kebanyakan pemilih itu adalah karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bekerja di Tembagapura, Provinsi Papua.

Bidang Divisi Program dan Data KPU Mimika, Luther Beanal menyebutkan, ribuan pemilih ini, walaupun telah mengisi form A5 (pindah memilih), namun belum dikonfirmasi dari daerah asal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay memastikan ribuan pemilih di Tembagapura, Kabupaten Mimika yang sebagian besar adalah karyawan PTFI dipastikan bisa menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP.

Theo memastikan tak ada alasan karyawan Freeport tak bisa memilih. KPU Papua meyakinkan akan memberikam perlindungan hak pilih kepada setiap WNI dalam setiap pemilu.

"Seperti warga lainnya yang tak masuk DPT, silahkan datang ke TPS dan tunjukkan e-KTP saudara, mulai pukul 12.00 – 13.00 WIT," ujar Theo, Sabtu (13/4/2019).

Sementara itu, adanya perbaikan data pemilih tambahan tahap III, jumlah DPT Papua bertambah 2.012 pemilih. Kebanyakan penambahan pemilih terdapat di Kabupaten Keerom. Penambahan jumlah pemilih dikarenakan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikdukcapil) setempat melakukan perekaman e-KTP pada September-November 2018.

"Paling banyak terdapat di Distrik Arso Timur dan Arso Barat. Dengan penembahan data ini, maka jumlah pemilih dalam pemilu di Papua yang akan melakukan pencoblosan berjumlah 3.542.544 jiwa," kata Theo.

2 dari 3 halaman

Larangan Pakai Suket

Sementara itu, Pemerintah Kota Jayapura mengklaim untuk pemilu tahun ini, tak ada lagi pemilih yang datang ke TPS menggunakan suket (surat keterangan).

Menurut Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikdukcapil) setempat tak lagi mengeluarkan Suket. Sebab semua orang yang melakukan perekaman e-KTP, blanko e-KTP langsung dapat dicetak dan diserahkan kepada warga yang melakukan perekaman.

Kepala Dikdukcapil Kota Jayapura, Merlan Uloli menuturkan pihaknya terakhir mengeluarkan Suket pada 2018. Hal ini dikarenakan blanko e-KTP kosong.

"Sampai hari ini, kami belum lagi mengeluarkan Suket. Apalagi sudah ada perintah walikota, bahwa pemilih di Kota Jayapura tak menggunakan Suket," kata Merlan, Sabtu (13/4).

Merlan menyebutkan, Dikdukcapil akan membuka pelayanan hingga tanggal 17 April, saat dilakukan pemilu serentak. Pelayanan ini dilakukan sebagai salah satunya bentuk melayani masyarakat yang masih belum melakukan perekaman e-KTP, termasuk untuk kroscek data penduduk, jika diperlukan dalam pelaksaan pemilu mendatang.

Disdukcapil Kota Jayapura juga terus melakukan pelayanan jemput bola (Jebol ) melalui program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan di setiap kelurahan. Dalam prosesnya, GISA mampu mencapai 86 persen perekaman e-KTP.

Program Jebol langsung dilakukan di sekolah tingkat atas, kampus, di pemukiman warga, termasuk kepada 500-an penyandang disabilitas di Kota Jayapura yang dikabarkan belum  melakukan perekaman e-KTP, telah dilakukan.

"Sampai tanggal 17 April, jika ada yang mau melakukan perekaman e-KTP, kami akan melayani, untuk membantu warga menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang," jelas Merlan. 

3 dari 3 halaman

Distribusi Logistik

Walau begitu, untuk kesiapan pemilu, saat ini KPU di 29 kabupaten/kota sedang melakukan distribusi logistik ke sejumlah distrik. Terutama kepada kabupaten di pegunungan tengah Papua, distribusi logistik telah dilakukan H-10, mengingat pengiriman logistik harus dilakukan dengan menyewa helikopter atau pesawat berbadan kecil.

Misalnya saja untuk Kabupaten Keerom, dua distrik terjauh di kabupaten itu yakni Distrik Towe dan Kesnar dilakukan pendropingan logsitik pemilu dengan menyewa helikopter untuk pulang dan pergi mencapai Rp 50-an juta.

Divisi Hukum dan Perencanaan KPUD Keerom, Imawan Margono menyebutkan distribusi ke Distrik Towe dan Kesnar dilakukan dengan menggunakan pesawat berbadan kecil AMA jenis Pilatus.  “Semoga cuaca bersahabat dalam pendistribusian ini,” ujarnya.

Berbeda dengan Kabupaten Dogiyai, distribusi logistik ke 4 distrik terjauh yakni Distrik Sukikai Selatan, Piyaye, Mapia Barat dan Mapia Tengah, terkendala hujan deras dan kabut tebal sejak dua hari lalu.

Ketua KPU Dogiyai, Andarias Gobay menyebutkan harusnya distribusi untuk empat distrik harus dilakukan sejak H-5 sebelum pemilu, namun karena cuaca tak mendukung, maka logistik masih tertahan di Lapangan terbang Dogiyai.

"Kami menyewa helikopter untuk terbang ke-4 distrik itu, dengan biaya penyewaan Rp 150 juta hingga Rp 200 juta, untuk hitungan terbang 1,5 jam perjalanan. Jika waktunya lebih lama, tinggal dikalikan saja," kata Andarias.

KPU Dogiyai mengaku mendapatkan dana hibah dari pemda setempat Rp 2 miliar, dari total dana yang diminta Rp 3 miliar, untuk distribusi logistik pemilu.   

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay menyebutkan KPU pada 29 kabupaten/kota terus melakukan distribusi logistik hingga ke pedalaman Papua. Hingga kini, permasalahan distribusi logistik hanya terletak pada kedala cuaca dan biaya pendistribusian yang kebanyakan berasal dari masing-masing kepala daerah, melalui dana hibah. 

Theo menyebutkan, ada beberapa kabupaten bahkan ytak mendapatkan dana hibah yang dimaksud. Namun, masalah ini diyakini Theo tak menjadi hambatan. 

"Beberapa KPU sementara ini berhutang, karen aterkendala biaya distribusi logistik. Misalnya saja KPU Waropen, dana hibah yang rencana diberikan Rp 5 miliar, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan," kata Theo.

Saksikan video menarik berikut ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Innovation Hub Ala Silicon Valley Siap Hadir di Papua
Artikel Selanjutnya
PLN Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro di Papua