Truk-Truk Batu Bara di Jambi Masih Bandel

Menerima berbagai desakan dan sorotan menjadikan Pemprov Jambi bergerak cepat. Rabu siang, 4 April 2018, Pemprov Jambi mengundang sejumlah pihak terkait untuk membahas permasalahan batu bara di Jambi. Mulai dari pemerintah kabupaten, kepolisian, Organda hingga para pengusaha batu bara di Jambi.

Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Harry Andria mengatakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) boleh menggunakan jalur umum. Hal itu diatur dalam undang-undang mineral dan batu bara (minerba).

Ia menyebutkan, jumlah IUP di Provinsi Jambi ada 159. Namun yang aktif hanya 32 saja. Dari jumlah pemegang izin itu, 22 perusahaan menggunkana jalur pelabuhan Talang Duku. Artinya, sebagian besar aktivitas angkutan batu bara di Jambi memang banyak menggunakan jalur umum.

Kenapa aktivitas pengangkutan batu bara tidak menggunakan jalur sungai Batanghari? Harry beralasan, jalur sungai di Jambi tidak memungkinkan.

"Banyak halangan di sungai Batanghari, apalagi di saat air surut. Beda dengan sungai di Kalimantan," ucap Harry.

Dalam rapat itu menghasilkan 12 keputusan. Salah satunya adalah membentuk tim terpadu untuk pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum angkutan batu bara. Tim itu harus sudah terbentuk paling lambat 10 April 2018 nanti.

Lalu keputusan tentang revisi Perda Nomor 13 Tahun 2012 yang segera diusulkan ke DPRD dengan dasar bersifat khusus. Para pengusaha dan perusahaan wajib mematuhi aturan undang-undang serta bersedia membangun jalan khusus batu bara meliputi Kabupaten Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.

DPD Organda diminta segera melakukan pendataan jumlah kendaraan serta pengemudi angkutan batu bara di Jambi. Selama pengajuan revisi Perda Nomor 13 Tahun 2012, pengusahan angkutan batu bara di Jambi tetap memperhatikan aturan tersebut serta peraturan bupati atau wali kota terkait batu bara.

Dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Provinsi Jambi memiliki cadangan batu bara terbesar kedua di Pulau Sumatera yakni mencapai 1,1 miliar ton. Sementara cadangan tertinggi ada di Provinsi Sumatera Selatan yakni mencapai 8,9 miliar ton.

Setelah cukup lama lesu, dunia usaha batu bara diprediksi bakal menggeliat. Ini seiring dengan pulihnya ekonomi negara importir utama batu bara seperti Tiongkok.

Dalam kajian ekonomi regional Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi Bayu Martanto mengatakan, kebijakan pemerintah Tiongkok terkait larangan impor batu bara belum sepenuhnya akan diterapkan pada tahun ini. Sehingga diperkirakan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga batu bara internasional.

"Dalam jangka panjang proyek 6.990 MW dari PLN juga memberikan sentimen positif sehingga akan meningkatkan permintaan batu bara pada than 2018 dari sisi domestik," kata Bayu di Jambi Jumat, 23 Maret 2018 lalu.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan realisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri pada tahun 2018 sebesar 114 juta ton, seiring meningkatnya permintaan untuk bahan bakar PLTU mulut tambang.

Saksikan video pilihan berikut ini: