Sukses

Pemuka Agama Buddha Banyumas Kutuk Tragedi Kemanusiaan Rohingya

Liputan6.com, Purwokerto – Tokoh agama Buddha asal Banyumas, Bante Parjha Nafaro, mengutuk kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Menurut dia, kekerasan itu telah menjurus pada krisis kemanusiaan yang harus diakhiri.

Bante mengungkapkan kekerasan yang berujung pada tragedi kemanusiaan itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha yang selalu berlandaskan kedamaian.

"Kita semua mengutuk keras dan tidak dibenarkan. Merupakan suatu pelanggaran bagi ajaran damai yang menganut spiritual Buddhist," katanya, dalam pernyataan bersama tokoh lintas agama di Banyumas, Rabu, 6 September 2017.

Ia meminta agar umat beragama di Banyumas tidak terpengaruh dengan berita tidak benar atau hoaks yang menyebut tragedi kemanusiaan di Myanmar akibat konflik agama. Sebab, menurut dia, pemicu konflik itu harus dilihat secara menyeluruh, seperti motif ekonomi dan politik.

Dia juga mengajak umat beragama untuk melayangkan protes ke Kedutaan Besar Myanmar agar krisis itu segera diakhiri. Sebagai aksi nyata, dia mengajak seluruh umat beragama di Banyumas untuk menggalang dana untuk krisis kemanusiaan yang terjadi Myanmar.

"Mari kita menggalang dana untuk ribuan etnis Rohingya, yang saat berada di pengungsian, maupun yang masih bertahan di Myanmar," ucapnya.

Sementara, tokoh agama Kristen, Pendeta Daniel, meminta seluruh pihak melihat persoalan ini secara jernih. Senada dengan Bante Parjha Nafaro, Daniel yakin kekerasan yang terjadi di Rohingya tak bermotif agama. Ia meyakini seluruh agama di dunia mengajarkan kasih sayang dan perdamaian.  

Ia juga mengajak agar seluruh umat beragama mendoakan agar korban dikuatkan. Sementara, pelaku kekerasan segera disadarkan.

"Berdoa khusus untuk suku Rohingya yang terluka supaya diberi kekuatan, tabah, dan tidak membalas. Dan bagi pihak yang melukai, atau membunuh, atau membuat suku Rohingya terluka dan bahkan semua orang terluka segera menghentikannya," ujar Daniel.

Selain Bante dan Daniel, pernyataan sikap bersama pemuka lintas agama Banyumas juga dihadiri oleh tokoh agama Islam, Katolik, Hindu, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Dalam dialog lintas agama itu, mereka bersepakat bahwa konflik yang terjadi di Myanmar bukan konflik agama.

Para tokoh agama juga menyatakan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat. Pendekatan secara bilateral itu menjamin tidak terjadinya konfrontasi antara Myanmar dengan Indonesia yang justru bisa mengakibatkan krisis berkepanjangan, terutama pada kaum minoritas Rohingya.

"Terkait upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sudah sesuai sehingga mendukung langkah-langkah diplomasi pemerintahan Jokowi-JK. Dengan harapan bisa menyelesaikan krisis kemanusian ini," ujar Daniel.



2 dari 2 halaman

Menolak Aksi di Candi Borobudur

Sementara itu, ajak aksi Bela Rohingya di Candi Borobudur pada 8 September 2017 ditolak keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Kalijaga, Gesikan, Bantul.

Beny Susanto, pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga, mengatakan pihaknya menolak ajakan aksi tersebut sesuai dengan arahan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj yang menyebut aksi di Borobudur salah alamat. Meski begitu, ia menyatakan kasus Rohingya di Myanmar merupakan tindakan biadab yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan agama yang harus segera dihentikan.

"Sebagaimana dilakukan berbagai pesantren, kaum muslimin di berbagai masjid, aksi yang lebih diutamakan adalah penggalangan dana, bantuan, membaca qunut nazilah, selawat dan mendorong, memantau langkah politik-diplomatis melalui pemerintah RI," ujarnya, Rabu, 6 September 2017.

Beny mengatakan pemerintah Indonesia sudah berupaya maksimal dalam kasus Rohingya. Upaya diplomatis dan politik pemerintah RI melalui Menlu Retno Marsudi menunjukkan komitmen pemerintah RI untuk memberikan solusi atas tragedi kemanusian di Myanmar.
   
"Di tengah situasi keprihatinan mendalam atas kezaliman yang menimpa etnis Rohingya, kaidah idar ulmafaasid muqoddamun 'ala jalbil masholih' patut diperhatikan. Menolak berbagai kemungkinan yang berpotensi membawa kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil potensi kebaikan yang mungkin terjadi"," ujarnya.

Terkait hal ini, ia mengajak seluruh kaum muslim dan umat beragama lainnya di DIY agar menghindari aksi di Candi Borobudur Magelang. Ponpes Sunan Kalijaga juga mendukung langkah Polri yang tidak mengizinkan rencana aksi di sana sebagai langkah preventif yang tepat.

"Bukannya melarang aksi, tetapi demi kebaikan bersama dan kondusivitas bangsa Indonesia," kata Beny.