Jurus Ampuh Risma Basmi Kegiatan 'Siluman' di Surabaya

Liputan6.com, Surabaya - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Daerah level eksekutif dan knowledge sharing keberhasilan kota Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

Acara yang berlangsung selama dua hari dari 9-10 Mei 2017 itu diselenggarakan di Ballroom C Level 2, Hotel JW Marriot, Surabaya. Hadir dalam acara ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Resky Wijaya selaku Kasubid DPJK.

"Kami berharap agar kepala daerah yang memiliki keberhasilan mau berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah di Surabaya," kata Resky, Selasa 9 Mei 2017.

Resky Wijaya mengatakan, kegiatan ini memang bertujuan memberikan bimbingan teknis, pendampingan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan knowledge sharing keberhasilan keuangan di Kota Surabaya kepada 100 pejabat bidang keuangan dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia. Mereka datang ke acara ini untuk belajar tentang pengelolaan keuangan di Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan pengelolaan keuangan di Surabaya telah mengintegrasikan perencanaan (e-planning), penganggaran Daerah elektronik (e-budgetting), informasi urusan bisnis dan pelayanan bagi warganya, (e-goverment), pendapatan daerah, belanja daerah, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Semua itu dapat berjalan dengan lancar karena database kami baik," tutur Risma.

Dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis teknologi seperti e-planning, e-budgeting, dan e-goverment, Risma berharap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan.

Tak cuma itu, dengan transparansi sistem yang mengadopsi teknologi itu, misalnya e-budgetting, maka program atau kegiatan 'siluman' di Surabaya yang bersumber dari uang negara bisa dicegah sedini mungkin.

Selain itu, penggunaan e-budgeting dan e-goverment juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan transparansi di Surabaya.

"Jadi ASN tidak disibukkan dengan pekerjaan dokumentatif, namun fokus pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu melayani dan menyejahterakan masyarakat," ujarnya.