Sukses

Di Masjid Istiqlal Lampung, Jokowi Bicara Hoax Nikah Sejenis dan Larang Azan

Dia berharap para ulama, kiai, dan tokoh-tokoh adat untuk meluruskan kabar hoaks dan fitnah tersebut.

Liputan6.com, Lampung - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 814 sertifikat wakaf, usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal Lampung Tengah, Jumat (8/3/2019). Sertifikat tanah wakaf ini ditujukkan untuk masjid, mushala, dan pesantren di Provinsi Lampung.

"Kenapa sertifikat baik itu musala, masjid, madrasah, pondok pesantren itu saya perintahkan untuk segera diberikan sertifikat? Karena setiap saya ke daerah baik ke desa, baik kampung selalu keluhan yang ada adalah sengketa tanah dan sengketa lahan. Baik yang ada di masyarakat maupun tanah-tanah wakaf yang ada," jelas Jokowi di Masjid Istiqlal Lampung Tengah, Jumat (8/3/2019).

Jokowi juga meminta agar masyarakat tak mudah percaya dengan fitnah dan hoaks tentang dirinya. Jokowi lalu menyinggung hoaks yang menyebut dirinya akan menghapus azan, apabila terpilih kembali menjadi Presiden.

"Dan ini ada lagi katanya nanti pemerintah adzan tidak boleh. Kapan? Tidak ada seperti itu. Coba saya tanya, siapa yang berani melarang azan? Ada tidak?" ucapnya.

"Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang logikanya kan tidak masuk. Tetapi di bawah itu terus itu dihembus-hembuskan ," sambung Jokowi.

Tak hanya soal azan, Jokowi juga mengaku difitnah soal pemerintah yang akan melegalkan pernikahan sejenis. Untuk itu, dia berharap para ulama, kiai, dan tokoh-tokoh adat untuk meluruskan kabar hoaks dan fitnah tersebut.

"Saya titip pesan agar utamanya para ulama para kiai para tokoh-tokoh yang ada di kampung yang ada di desa bisa meluruskan, jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoaks," kata Jokowi.

Menurut dia, saat ini kabar hoaks tak hanya beredar dari media sosial saja. Namun, juga tersebar melalui pintu ke pintu.

"Jangan sampai ada yang menuduh-nuduh Presiden Jokowi itu PKI. Bagaimana bisa PKI, saya lahir tahun 1961. Sedangkan PKI dibubarkan tahun 1965, 1966 umur saya baru empat tahun tidak ada PKI balita," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.