Cegah Politisasi Bansos, Ganjar Minta Pembagian Bansos Dilakukan Lurah dan Kades, Bukan Menteri

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dalam bentuk apa pun yang ditempeli stiker berlogo pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.

"Dipastkan tidak ada," tutur Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024).

Pemerintah sendiri memang menyediakan bansos berupa beras 10 kilogram hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan bagi masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Airlangga menegaskan tidak ada satu pun yang terafiliasi dengan kepentingan pilpres 2024.

"Kalau bansos semuanya dari pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos pemerintah," kata Airlangga Hartarto.

Sebelumnya beredar di sosial media X foto beras Bulog yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Beras itu diduga merupakan Cadangan Beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md, menegaskan bansos yang diberikan pemerintah kepada warga bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan kewajiban negara.

"Bansos tidak bisa dianggap bantuan dari pemerintah, tetapi bantuan dari negara. Bansos itu kewajiban konstitusi terhadap rakyat," tegas Mahfud Md pada acara Tabrak Prof, dikutip Rabu (24/1/2024).

Mahfud memaparkan, bansos adalah kewajiban konstitusi sesuai dengan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada amanat konstitusi di pasal tersebut, kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.

"Jadi bukan kemurahan hati pemerintah," ucap Mahfud.

Mahfud tidak membantah ada bansos yang tak tepat sasaran. Ini dikarenakan administrasi kependudukan yang belum baik. Karena itu, Ganjar-Mahfud akan memperbaiki agar datanya valid serta presisi, supaya tidak salah sasaran.