Biaya Politik Tinggi, Anies Dorong RUU Pendanaan Politik Bila Terpilih Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendorong pengesahan RUU pendanaan partai politik jika terpilih menjadi presiden. Janji itu disampaikan saat dalam acara Penguatan Anti Korupsi atau PAKU Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

"Kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik," kata Anies.

Anies mengatakan, kegiatan politik maupun kampanye membutuhkan biaya yang tak sedikit. Namun, yang menjadi masalahnya penandaan yang diberikan oleh negara tidak mencukupi untuk mengcover kegiatan itu semua. Anies kemudian berbicara dampak yang terjadi.

"Salah satu problem utama adalah Justru karena proses politik, pelibatan baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye, yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Anies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.

"Kita berencana untuk memberi hadiah yang layak bagi pemburu koruptor," ujar dia.

Anies berharap perburuan terhadap koruptor tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Tapi, juga diperlukan pelibatan masyarakat.

"Semua pihak yang melaporkan memburu mereka mendapatkan reward yang setara," ujar dia.

Di samping itu, Anies juga melakukan optimalisasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seluruh pejabat negara kepada KPK

"Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya," ucap dia.