Kasus Gus Miftah dan Satpol PP Garut, Ganjar: Bawaslu Mesti Tunjukkan Taringnya

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti kinerja Bawaslu RI yang diberikan kewenangan untuk menindak pelanggaran Pemilu. Ganjar pun heran belum adanya sanksi kepada pihak yang diniliai sudah jelas melakukan pelanggaran.

"Saya kira Bawaslu mesti bertindak dan Bawaslu mesti menunjukkan taringnya," kata Ganjar di Blora, Kamis (4/1/2024).

Ganjar mengatakan, ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu sangat dinanti karena pasti akan mempengaruhi citra lembaga tersebut termasuk proses demokrasi di mata publik.

"Kalau tidak (bertindak) lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan dan tidak bagus untuk sebuah proses demokrasi. Maka Gakkumdu juga harus siaga dan mesti tegas untuk itu semuanya," ujar dia.

Ganjar kemudian mencontohkan dua kasus yakni video kiai kondang Gus Miftah bagi-bagi uang kepada masyarakat. "Mudah-mudahan Bawaslu segera bertindak, dan sampai hari ini kita masih melihat, kok belum ada sanksinya," ujar dia.

Pun demikian dengan video sejumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang menyatakan dukungan untuk cawapres tertentu.

Menurut dia, bila tidak ada tindakan sama sekali maka tak menutup kemungkinan pelanggaran serupa akan terulang kembali di kemudian hari.

"Bahkan kemarin saya lihat Satpol PP yang menyampaikan seperti itu saja, kok enggak cepat di Respons. Ini sudah jelas-jelas loh ada seragamnya, ada komentarnya. Lalu ada yang mengatakan itu tidak melanggar. Saya enggak ngerti lagi, kalau seperti itu, maka itu memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran. Di mana letak jurdil nya? Di mana letak demokratisasi yang jujur?," kata Ganjar.

Dia pun mengajak semua pihak untuk intropeksi diri supaya pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa dikenal luber jurdil.

"Saya kira butuh komitmen, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri termasuk juga relawan agar kita taat yuk. Kita boleh kritik, tapi juga harus taat aturan. Mudah-mudahan Bawaslu segera periksa itu," ujar dia.

"Harus realisasinya, kita mau nonton semua. Kalau itu dianggap enggak melanggar semua pasti akan melakukan improvement dengan caranya masing-masing. Jangan sampai pemilunya nanti rusak-rusak," dia menandaskan.

Ganjar Ungkap Pesan Megawati saat Bertemu Relawan

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengamati perkembangan situasi yang terjadi jelang pemungutan suara Pilpres 2024. Relawan pun diminta bersiaga.

Hal itu disampaikan Megawati saat bertemu dengan Ganjar Pranowo di rapat rutin yang digelar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). Ganjar kemudian membeberkan pesan dari Ketum PDI Perjuangan tersebut.

"Ada pesannya ya, dalam waktu yang pendek karena kemudian terjadi eskalasi beberapa kekerasan terjadi, ya semua sekarang kita siaga," kata Ganjar saat menggelar pertemuan bersama relawan milenial, Tim Pemenangan Daerah (TPD), dan Tim Pemenangan Cabang Ganjar-Mahfud di Jetis, Blora, Jawa Tengah pada Kamis (4/1/2023).

Ganjar menekankan kepada relawan untuk selalu berkoordinasi jika ada intimidasi maupun temuan kecurangan.

"Kenapa kita konsolidasikan terus-menerus agar semuanya siap laporkan gitu kan. Kalau Kalau ada tekanan laporkan, kalau ada kecurangan laporkan begitu agar mereka betul-betul siap lahir batin," ujar dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024. Hal itu pun menjadi modal untuk menghadapi sengketa pemilu di kemudian hari.

“Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,” tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023).

Todung menilai, peristiwa yang mencoreng demokrasi dalam Pemilu 2024 diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Mungkin sebagian kita masih belum tahu atau belum sadar pada waktu itu, tapi ketika putusan MK 90 itu dibuat, kita melihat ada sesuatu yang salah dengan bangsa ini. Something wrong with the nation,” jelas dia.

“Nah oleh sebab itu banyak yang turun gunung, Goenawan Mohaman turun gunung, Butet Kartaredjasa turun gunung, Gus Mus juga menyatakan keprihatinannya, dan yang lain-lain juga melakukan hal yang sama,” sambungnya.