Ketua Umum PPP: Kita Tak akan Lakukan Propaganda Palsu untuk Menangkan Ganjar-Mahfud

Dalam survei terbarunya, LSI Denny JA menyatakan elektabilitas Ganjar-Mahfud mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir ini.

Ganjar-Mahfud pada September memperoleh 36,3 persen dan menurun menurut data LSI Denny JA per Oktober (35,3 persen) dan November (28,6 persen).

Sementara itu, kandidat Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 RI mengalami peningkatan dalam tiga bulan terakhir ini.

AMIN pada September mendapatkan 15 persen, lalu meningkat saat Oktober dengan 17,2 persen dan November 20,3 persen.

Kemudian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga memiliki elektabilitas yang stabil dalam tiga bulan terakhir.

Survei LSI Denny JA per September 2024 menyatakan elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 persen, lalu menurun pada Oktober dengan 36,8 persen, kemudian meningkat lagi saat November yang tercatat 40,3 persen

Saat ditanya apakah merosotnya elektabilitas Ganjar-Mahfud karena sering mengkritik pemerintahaan saat ini, Puan mengatakan apapun yang disampaikan Ganjar ada datanya.

"Tapi kami meyakini bahwa apa pun yang disampaikan itu sudah ada datanya," tegas dia.

Sebelumnya, calon presiden (capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara Sarasehan Nasional Alumni Universitas Negeri Makassar pada Sabtu (18/11/2023)

Dikutip dari keterangan tertulis, Ganjar Pranowo mendapat pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Mochtar tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM hingga demokrasi yang saat ini melenceng, serta bagaimana mengembalikannya.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya. Kira-kira, Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikkan ke arus yang baik itu bagaimana?" kata Zainal.

Ganjar menjawab dengan menceritakan alasannya memakai kemeja warna hitam di beberapa kesempatan.

"Bagaimana kemudian kenapa saya memakai kemeja warna hitam," tutur Ganjar.

Capres yang diusung PDIP itu kemudian melanjutkan bahwa situasi hukum saat ini harus dikembalikan arahnya, sehingga kepercayaan publik bisa pulih. Salah satunya dengan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media.

"Ketika kewenangan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," terangnya.

Ganjar menyatakan perlunya perubahan regulasi jika dibutuhkan untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik. Ganjar juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.

"Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya diubah regulasinya," jelas Ganjar Pranowo.

Bahkan, Ganjar juga ikut mengkritisi dan memberi penilaian buruk terkait penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi saat ini, yang menurutnya mengalami kemunduran.

"Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," ucap Ganjar.

Pernyataan itu diperkuat dengan data yang dipaparkannya, yakni persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7 persen. Untuk memperbaiki, Ganjar menyatakan yang harus dilakukan ialah supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga.

"Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Sehingga yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik," ujar Ganjar.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com