Inginkan Perubahan Jika Kebijakan Jokowi Tak Pas, Manuver Ganjar Gaet Pemilih Anies?

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo ternyata menyodorkan perubahan terhadap program-program Presiden Joko Widodo saat ini. Ganjar secara tegas menyatakan akan menghentikan program Jokowi yang tak sesuai dengan visinya jika nantinya terpilih sebagai Presiden.

Ganjar melontarkan pernyataan itu saat ditanya soal hasil survei lembaga Australia, Utting Research, yang menunjukkan hanya 18 persen responden ingin kandidat capres melanjutkan program pemerintahan Jokowi.

"Kalau ada yang tak benar kita hentikan, kecuali ada yang tak pas, kita koreksi," kata Ganjar Pranowo di Kuningan City, Jakarta, Sabtu (29/7/2023) kemarin.

Sementara itu, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai Calon Presiden (Capres) PDI Perjuangan, tersebut akan semakin dijauhi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menurutnya merujuk pada pernyataan Ganjar yang tidak akan melanjutkan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, Ganjar berujar akan mengoreksi pelbagai program dari Presiden Jokowi yang dirasanya kurang pas, jika terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang.

“Dengan statement itu, justru Ganjar akan semakin dijauhi Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi pada Minggu (30/7/2023).

Adapun jika pernyataan Ganjar tersebut bagian manuver strategi komunikasi publik untuk menarik pemilih Anies dinilai berpotensi menimbulkan friksi terhadap konversi job approval rating Jokowi yang tinggi. Persepsi pengoreksi kebijakan Jokowi dinilai bagian mirip dengan yang digaungkan Anies Baswedan dan justru merugikan Ganjar sebagai kandidat capres.

“Situasi itu membuat Ganjar mencoba bermanuver, tetapi ia terlambat, karena koalisi yang lebih awal dan lebih dipercaya akan lakukan evaluasi kebijakan Jokowi adalah Anies Baswedan. Sehingga Ganjar seolah kehilangan orientasi dalam memilah ceruk suara,” pungkasnya.

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengaku akan melakukan perbaikan-perbaikan dari program yang telah ada di masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya, perbaikan dari penegakan hukum yang akan diperbaiki.

Pertanyaan itu merespon terkait hasil survei Survei Australia Utting Research yang menyebut, hanya 18 persen responden menginginkan calon presiden melanjutkan program dari Jokowi. Lalu, 20 persen membuat kebijakan baru, sisanya 61 persen menginginkan perbaikan.

"Ya iyalah masa plek ketiplek begitu. Kan ada yang keliru tentang ini, ini kritik terhadap pemerintah. Semisal soal penegakan hukum yang belum baik ya kita inikan," ujar Ganjar Pranowo saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Sementara untuk program Jokowi terkait sektor pembangunan, Gubernur Jawa Tengah itu memastikan akan melanjutkan program tersebut. Karena pemerintah telah membangun dan harus dilanjutkan sampai tuntas.

"Kalau nggak dilanjutkan mau diapakan, mau dihentikan? Nggak mungkin dong," kata dia.

"Kalau infrastruktur nggak dilanjutkan mau lewat jalan apa untuk bisa membereskan persoalan itu. Kecuali kalau ada yang tidak benar ya kita hentikan, kecuali ada yang tidak pantas ya kita koreksi," tambah Ganjar.