Sukses

Kompak, NU dan Muhammadiyah Sepakat Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan pihaknya bersama Muhammadiyah sepakat menolak politik identitas pada pemilu 2024 mendatang.  

"Kami bersepakat menolak politik identitas dalam Pemilu 2024 karena politik identitas hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner," ujarnya saat menerima kunjungan PP Muhammadiyah, di Kantor PBNU, Kamis 25 Mei 2023.

Gus Yahya menyatakan, dalam kontestasi politik nasional, NU dengan Muhammadiyah memiliki panggilan moral untuk hadir dengan tanpa merasa paling benar sendiri.

"Dengan begitu, kami bersepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi Pemilu 2024," sambungnya.

Senada dengan itu, Haedar Nashir ikut angkat suara menjelaskan soal pengertian primordial. Menurut pandangannya, primordial terdiri dari sesuatu yang mengatasnamakan agama, ras, suku dan golongan yang sering disebut SARA.  

“Karena menyandarkan dengan itu, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama ras suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi,” tambah dia.

Haedar mewanti, primordial bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan bisa terjadi friksi atau gesekan. Dia berharap, setiap kontestasi, tidak hanya soal politik dan pesta demokrasi bisa berjalan secara lebih damai tanpa menyeret politik identitas ke dalamnya.

“Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif rasional dan di dalam koridor demokrasi,” dia menutup.

2 dari 2 halaman

Sambangi Kantor PBNU

Ketua Umun PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambangi Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dirinya tidak sendiri, bersama pejabat teras PP Muhammadiyah, Haedar secara bersama melakukan diskusi intetnal soal pemimpin dan Pemilu 2024.

“Betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan Pemilu 2024. Kita bersyukur kontestasi Pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran, calonnya sudah bermunculan, itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia,” kata Haedar di Kantor Pusat PBNU Jakarta, Kamis (25/5/2023). 

Haedar melanjutkan, diskusi bersama PBNU juga membahas soal cara menciptakan Pemilu 2024 yang lebih jujur dan adil. Tujuannya, agar kontestasi tidak semat bersifat politik namun juga membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. 

“Kita berharap 2024 itu bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan tokoh., sehingga kontestasi itu tidak bersifat ppotlik kekuasaan semata-mata, tapi kebangsaan apa yang dibawa,” jelas Haedar.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.