AHY: Demokrat, NasDem, PKS Kalau Kritis Dibilang Musuh Negara

AHY menanggapi pidato Jokowi dalam musra relawan Jokowi — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di KPU, Minggu (14/5/2023) (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung isu penegakan hukum di Indonesia yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan.

"Banyak yang rasakan penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke bawah," kata AHY saat memberikan sambutan dalam Puncak Milad ke-21 PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Dalam konteks ini, AHY menggunakan dua istilah yaitu obstruction of justice dan abuse of power. Keduanya tak boleh sampai terjadi di Indonesia.

"Kita tahu mengamankan kawan politik dari hukum adalah obstruction of justice atau halangi penegakan hukum, sedangkan gunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik adalah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Dua-duanya tidak patut terjadi di negara Indonesia tercinta ini," ujar dia.

AHY juga menjelaskan, kualitas demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran seperti di jurang yang sebentar lagi jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang.

"Yang berani bersuara seolah jadi musuh negara. Kita yang kritis PKS, NasDem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya. Jangan sampai ada masyarakat terbungkam takut bersuara di negerinya sendiri," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Agenda Perubahan

AHY menjelaskan atas persoalaan tersebut maka rakyat sampaikan aspirasi mengusung agenda besar perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan masyarakat dan bernegara. Salah satunya dibidang penegakan hukum dan keadilan.

"Agenda perubahan dan perbaikan yang juga menyatukan tiga partai dalam koalisi sejalan dengan gagasan bakal capres Anies yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Demokrat mengajak kita semua hadirkan solusi efektif," ujar dia.