PDIP: Pemilu Proporsional Tertutup Lebih Memungkinkan Partai Rekrut Capres dan Tokoh Terbaik

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (Dok. Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak memiliki motif elektoral terkait sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau pemilu proporsional tertutup. Sistem apa pun yang diputuskan oleh MK, PDIP siap menghadapinya.

Hasto berharap semua pihak, termasuk partai-partai politik, mengedepankan sikap kenegarawanan dan menghormati apa pun keputusan MK.

"Jadi lebih baik kita serahkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan sikap kenegarawanannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tunggu keputusan dari MK tersebut. Dan PDI Perjuangan siap menerima apa pun keputusan dari Mahkamah Konstitusi," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Kamis (23/2/2023).

Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa sistem proporsional tertutup akan membawa kemanfaatannya dan mudah merekrut dan mencari calon-calon yang terbaik.

"Kita mencari calon presiden yang terbaik, maka proporsional tertutup jauh lebih memungkinkan bagi partai untuk merekrut tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh yang memiliki kepakaran sesuai pembagian setiap komisi, tokoh-tokoh yang memahami aspek politik, pertanian untuk Indonesia yang berdaulat," terang Hasto.

Menurut Hasto, PDIP berpolitik digerakkan oleh keyakinan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan karena digerakkan motif elektoral pemilu.

"Bukan pertimbangan untuk mengupgrade perolehan suara melalui sistem pemilu. Karena kalau soal pemilu, rakyatlah yang menentukan," kata Hasto.

Dia pun mengutarakan pendapat sejumlah pakar mulai dari Mahfud Md, Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva dan beberapa akademisi yang melihat secara jernih dari proporsional terbuka terkait dengan kapitalisasi kekuasaan, aspek-aspek elektoral yang hanya dikedepankan.

"Pembajakan kader-kader yang populer antarpartai kemudian juga aspek kualitas, ya maka PDI Perjuangan lebih percaya pada kajian para akademisi ini. Mereka (para profesor hukum) digerakkan oleh kebenaran akademisi di dalam melihat fenomena dan akar dari persoalan yang muncul akibat penerapan sistem proporsional terbuka," tandas Hasto.

Jelang Pemilu 2024, suasana kian memanas. Hal ini dipicu oleh wacananya akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

2 dari 3 halaman

AHY: Demokrat dan Nasdem Akan Terdepan Menolak Pemilu Proporsional Tertutup

Ketum Nasdem Surya Paloh Sambangi Ketum Demokrat AHY — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersalaman dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2/2023). Di markas Demokrat, Surya Paloh menyalami sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan sejumlah petinggi lainnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menjadi yang terdepan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

"Kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat untuk menolak isu yang saat ini terus meresahkan yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka," kata AHY usai pertemuan dengan Paloh di DPP Demokrat, Rabu (22/2/2023).

AHY menegaskan, sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis di Indonesia.

"Kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankan kita ingin memilih yang terbaik daripada wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini," ucap AHY.

Menurut AHY, sistem proporsional tertutup sama saja merampas hak rakyat dan membiarkan membeli kucing dalam karung. "Jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas, sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung," kata dia.

"Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih, inilah sejatinya kita ingin pertahankan sistem proporsional terbuka," sambung AHY.

3 dari 3 halaman

Pertanyakan Gugatan

AHY pun mengaku heran dengan uji materi proporsional terbuka baru dilakukan saat tahapan pemilu susah berjalan tahun ini.

"Dan yang lebih mengherankan ketika tahapan pemilu sudah berjalan, sudah semakin mendekat menuju 14 Februari 2024 nanti, kok tiba-tiba masih saja dibikin supaya tidak tenang kita semua untuk mempersiapkan diri untuk menuju pemilu," kata dia.

Menurut dia, mengubah sistem pemilu adalah hal yang sangat fundamental dan harus dibicarakan semua pihak.

"Harusnya dibicarakan baik-baik, melibatkan semuanya. Jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa. Oleh karena kami sepakat bahwa ini harus kita jaga jangan sampai ada upaya yang mengalihkan kita ke demokrasi yang sentralistik," pungkas AHY.