Mendagri Tegaskan Tak Ada Toleransi Bagi Pelanggar Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, tidak ada toleransi bagi pasangan calon (paslon) yang melakukan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020.

Dia mengatakan, selama 25 hari masa kampanye pilkada, pelanggaran yang dilakukan cukup beragam, mulai dari masalah netralitas hingga kerumunan massa.

Pihaknya mencatat, sejak 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dari jumlah itu, 256 di antaranya masuk kategori pelanggaran, lantaran menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peserta di atas 50 orang.

Namun demikian, pelanggaran itu tidak semasif seperti pada waktu pendaftaran bakal paslon.

"Jika dihitung persentasenya lebih kurang 2,7 persen, jadi kurang dari 3 persen. Artinya, relatif kecil, tapi bukan berarti ditoleransi," kata Tito dalam keterangan tulis, Selasa, (20/10/2020).

Tito menyebut, berbagai pelanggaran pilkada tersebut sudah diberikan tindakan, terutama oleh Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020 bahwa kampanye dalam bentuk rapat umum dilarang secara tegas.

Sebaliknya, yang diperkenankan hanyalah pertemuan terbatas dengan jumlah peserta maksimal 50 orang.

Saksikan video pilihan di bawah ini: