Bawaslu NTT Ingatkan Tak Gunakan Dana Pengawasan Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, untuk tidak memanfaatkan anggaran pengawasan selama belum ada kepastian tahapan dan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Anggaran pengawasan pilkada 2020 tidak dikembalikan kepada pemerintah, tetapi kami sudah keluarkan larangan kepada daerah untuk tidak boleh memanfaatkan anggaran yang ada sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," kata Jemris Fointuna, Koordinator Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Provinsi NTT, di Kupang, Selasa (26/5/2020), seperti dikutip dari Antara.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pemanfaatan anggaran pengawasan pilkada selama tahapan dan jadwal pilkada belum dilaksanakan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,55 miliar, untuk membiayai pengawasan dalam Pilkada Serentak 2020 pada sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Alokasi anggaran pengawasan itu, tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), yang telah ditandatangani pemerintah dan Bawaslu pada sembilan kabupaten.

Saksikan video pilihan di bawah ini: