PPP dan PDIP Sepakat Cawapres Jokowi Harus Jago Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya telah menyampaikan beberapa kriteria calon wakil presiden (cawapres) Jokowi saat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin 26 Maret kemarin. Dalam pertemuan itu, PPP mengajukan kepada PDIP agar Jokowi menggandeng cawapres dari kalangan Islam.

PDIP pun kemudian menambahkan kriteria yang disampaikan PPP, dimana Jokowi memerlukan sosok cawapres yang memiliki kemampuan di bidang pembangunan ekonomi. Arsul menyebut partainya sepakat dengan usulan kriteria dari PDIP itu.

"Tentu itu kami ajukan. PDIP juga menyampaikan, salah satunya yang disampaikan karena tantangan-tantangan pembangunan perekonomian kita ke depan juga berat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Meski mengakui membahas kriteria, Arsul mengungkapkan PPP dan PDIP belum membicarakan soal nama-nama cawapres yang masuk dengan kriteria-kriteria tersebut.

Pembicaraan soal nama cawapres Jokowi, kata Arsul akan dilakukan bersama partai-partai pendukung Jokowi usai gelaran Pilkada 2018 selesai. Menurut Arsul, partai-partai pendukung Jokowi perlu berembuk menyusun kriteria dan sosok cawapres ideal bagi Jokowi.

"Soal me-listing orang kita sepakati nanti setelah pilkada baik didahului dengan pembicaraan bilateral kembali maupun secara multilateral antara seluruh partai koalisi yang sudah menyatakan akan mengusung Jokowi sudah deklarasi dengan tentu Pak Jokowi itu sendiri," ungkapnya.

Anggota Komisi III ini menambahkan, PPP dan PDIP juga sepakat cawapres Jokowi tidak terbatas pada kader partai saja. Partai pendukung Jokowi tak menutup peluang menggandeng sosok dari unsur non parpol untuk dijadikan cawapres.

"Tentu kemudian bisa dari parpol bisa juga dari nonparpol. Dari berbagai macam macam, bisa dari birokrat bisa dari porfesional, swatsa dan lain-lain," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy (Romy) mengatakan partainya sepakat membentuk tim bersama untuk menjaring calon wakil presiden bersama partai-partai pendukung Joko Widodo. Namun, Romy menyebut tim ini tidak hanya membahas cawapres Jokowi tetapi juga berbagai isu nasional.

"Tim bersama yang akan dibentuk. Tentu bukan hanya membahas tentang cawapres. Karena kita bicara tentang kepentingan bangsa yang lebih luas," kata Romy usai bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin 26 Maret 2018.

Romy menginginkan pembahasan cawapres Jokowi dilakukan usai gelaran Pilkada selesai. Sebab, PPP tidak ingin perbedaan sikap dan dukungan di Pilkada menganggu pembahasaan cawapres Jokowi.

Reporter: Raynald Giffari