Mantan Ketua Hanura Sumsel Kudeta OSO Sebelum Pilkada

Mantan Ketua Hanura Sumsel Lakukan Kudeta OSO Sebelum Pilkada — Mantan Ketua DPD Hanura Sumsel menolak dipecat DPP Hanura (Liputan6.com / Nefri Inge)

Liputan6.com, Palembang - Pemecatan Mularis Djahri sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Selatan (Sumsel) oleh DPP Hanura dilandasi oleh beberapa alasan.

Selain melakuan pembelotan, Mularis Djahri juga sudah melakukan gerakan mengkudeta Ketua DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebelum digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Sumsel Hendri Zainuddin mengatakan, banyak pelanggaran yang dibuat oleh Mularis saat menjabat sebagai pemimpin Partai Golkar di Sumsel.

Calon Wali Kota (Cawako) Palembang tersebut diduga turut serta melakukan pengumpulan tandatangan Mosi Tidak Percaya terhadap OSO.

Mularis Djahri masuk dalam kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura, Sarifuddin Sudding, yang juga dipecat dari kepengurusan dan kader Hanura.

"Dia melakukan Mosi Tidak Percaya satu minggu sebelum deklarasi Pilkada. Apalagi dia juga mendukung paslon Pilkada Sumsel yang tidak diusung oleh Partai Hanura," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu, 17 Januari 2018.

Surat Keputusan (SK) pemecatan yang ditandatangani Ketua DPP Hanura OSO dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura Berny Tamara turut dipermasalahkan oleh Mularis Djahri.

Protes Mularis Djahri dalam SK pemecatan tersebut, dianggap tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Sudding.

Hendri Zainuddin pun mematahkan protes Mularis Djahri. Tidak adanya persetujuan dan tandatangan dari Sekjen DPP Hanura, karena berhalangan.

"Jadi digantikan Wasekjen DPP Hanura, Berny Tamara. Jadi pemecatan itu resmi untuk Mularis Djahri," ujarnya.

2 dari 3 halaman

DPD Hanura Aman

Usulan pemecatan Hendri Zainuddin yang dilayangkan Mularis Djahri ke DPP Hanura juga dianggapnya sebagai lelucon.

Karena, saat ini Mularis Djahri sudah tidak punya kapasitas apapun dalam partai binaan Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).

“Sudah mendengar isu itu, tapi lucu saja, sudah tidak menjadi apa-apa di Hanura, tapi mengajukan pemecatan saya,” ujarnya.

SK Pemberhentian Mularis Djahri akan diberikan secara langsung oleh Hendri Zainuddin, seusai pulang dari Jakarta. Namun dirinya yakin, Mularis Djahri sudah membaca SK tersebut dari media massa.

Saat ini dirinya masih berada di Jakarta untuk mengurus kisruh pro kontra dua kubu di partainya.

Kendati ada perpecahan di DPP Hanura, dirinya meyakini tidak akan ada kader-kader yang juga melakukan perlawanan terhadap DPD Partai Hanura Sumsel.

“Kalau di sisi kita, semua aman-aman saja. Tidak ada kubu-kubuan, karena kader DPD Sumsel sudah dewasa semua,” katanya.

Setelah dilantik jadi Plt Ketua Hanura Sumsel pada hari Minggu, 14 Januari 2018, Hendri Zainuddin selalu melakukan koordinasi dengan para kader Hanura Sumsel melalui saluran telepon.

3 dari 3 halaman

Bentuk DPD Sendiri

Usai Mularis Djahri lengser, kantor DPD Partai Hanura Sumsel akan pindah. Karena gedung DPD Hanura Sumsel sebelumnya, merupakan kepemilikan pribadi Mularis Djahri.

“Setelah kisruh di pusat selesai, saya akan ke Palembang. Persiapan untuk pindah kantor partai, persiapan verifikasi faktual dan pemenangan paslon usungan Hanura di Sumsel,” katanya.

Sebelumnya, Mularis Djahri tidak menerima pemecatan sepihak karena prosedurnya tidak sesuai AD/ART Partai Hanura.

Bahkan Mularis mempersilahkan Hendri Zainuddin untuk membentuk DPD Partai Hanura tersendiri, dengan pengurus yang berbeda.

"Buat saja DPD sendiri. Kita tetap jalan dan pasti ketua dewan pembina akan ambil langkah, kenapa mesti repot," katanya.

Mularis sepertinya tetap pada pendirian, untuk mendukung paslon Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramandha Kiemas untuk maju dalam Pilkada Sumsel.

Sedangkan paslon yang diusung Partai Golkar yaitu Herman Deru-Mawardi Yahya tidak pernah bersentuhan dengan mantan Ketua DPD Partai Hanura ini.

Para kader yang mendukung paslon Herman Deru-Mawardi Yahya, lanjut Mularis, akan diberi sanksi tegas dari dirinya.

"Sanksi sangat tegas bagi kader, mulai dari penundaan kenaikan jabatan, siapapun itu. Baik yang baru maju maju di legislatif ataupun yang sudah menjabat," ujarnya.