Polisi Berkuda Dikerahkan Antar Kotak Suara Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya akan mengerahkan polisi berkuda saat gelaran pilkada serentak. Kuda digunakan sebagai pengganti sepeda motor saat mengantar piranti pilkada ke daerah yang sulit dijangkau.

Direktur Sabhara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ahmad Subarkah mengatakan kuda ini untuk mengantar kotak suara ke daerah-daerah di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang sulit dicapai dengan kendaraan bermotor.

Kuda berjenis through breed ini diimpor dari Belanda sejak 2014. "Ini simulasi antar kotak suara pakai kuda. Karena kalau (kotak suara) enggak bisa dimasukkan pakai motor, otomatis pakai kuda. Kuda-kuda ini akan ditunggangi polisi dan kita siagakan di TPS (tempat pemungutan suara)," kata Subarkah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Personel berkuda Detasemen Turangga Baharkam Polri, Brigadir Yemsi menjelaskan, kuda yang siap untuk terjun ke lapangan berusia rata-rata 6-7 tahun. Pada usia tersebut, postur kuda sudah padat dan tinggi mencapai 2 meter. Postur yang relatif gagah untuk ditunggangi.

"Kudanya diimpor langsung dari Belanda. 2 Hari sekali kita beri makan pelet kuda. Untuk makanan ekstranya ada wortel dan apel," ujar Yemsi.

Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan uji coba atau simulasi pengamanan Pilkada di lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Senin (3/8/2015). Simulasi pengamanan ini dilakukan oleh pasukan yang akan disiagakan dalam Pilkada, seperti Direktorat Sabhara, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) dan Brimob Polda Metro Jaya.

"Pengamanan yang diberikan oleh kepolisian adalah pengawalan kertas suara, mulai dari percetakan hingga dibawa ke KPU," imbuh Subarkah.

Dia menjelaskan, akan ada 543 personel dari polsek, polres, polda dan diperkuat dari Mabes Polri untuk mengamankan pesta demokrasi itu. Untuk kemungkinan terjadinya tindak anarkistis, tiap personel sudah dibekali dengan prosedur penanganan mulai dari negosiasi, peringatan hingga tindakan tegas.

"Kalau personel tetap tergantung karakter wilayah. Kalau masuk kategori rawan bisa saja ada penambahan personel. Jadi sebelum mengambil tindakan. Tegas ada tahapannya. Mulai dari negosiasi, pemberian peringatan hinggaa tindakan tegas," tutur Subarkah. (Bob/Mut)