Pemprov Bali Gandeng PLN, Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan PT PLN (Persero) mantapkan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai  (KBLBB) sebagai jalan keluar transportasi bersih guna mendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata berkelanjutan. 

Dilansir dari laman Antara, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto mennyampaikan hal tersebut senada dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Provinsi Bali. 

"Bali diarahkan menjadi pengembang ekosistem kendaraan listrik pertama di Indonesia. Ini bukan hanya soal teknologi transportasi, tetapi upaya menjaga pariwisata Bali tetap bersih dan berkelanjutan," ungkapnya. 

Ia menuturkan instruksi Gubernur telah tersedia dengan rencana yang matang, termasuk mendorong BUMN, BUMD, hingga ASN di Bali untuk menggunakan kendaraan listrik.

Adi mengungkapkan PLN mendukung penuh kebijakan Pemprov Bali melalui penyusunan dan menggerakkan pengembangan kendaraan listrik yang lebih terintegrasi. 

Adapun pengembangan tersebut meliputi penyiapan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), sistem battery swap, serta dukungan tata kelola kawasan di Provinsi Bali. 

Ia menambahkan PLN selalu memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pembatasan kendaraan bensin secara bertahap, terlebih di kawasan pariwisata yang nantinya dapat diakses dengan kendaraan listrik. 

Lebih lanjut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi bali I Kadek Mudarta menyatakan kebijakan kendaraan listrik di Provinsi Bali tersebut akan bertumpu pada dua arah besar, yaitu Bali mandiri energi berbasis energi bersih dan percepatan penggunaan KBLBB yang sudah dimulai sejak 2019. 

"Secara adopsi, Bali termasuk yang cukup baik dibandingkan provinsi lain, meski jumlahnya masih belum signifikan jika dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil," katanya.

Pasalnya, terhitung hingga 2025 jumlah kendaraan listrik di Bali mencapai 12.800 unit. Kadek Mudarta juga menambahkan pertumbuhan kendaraan listrik roda dua mengalami perlambatan usai insentif pembelian dicabut.

Akan tetapi, tidak bagi kendaraan listrik roda empat yang menunjukkan tren positif yang mengalami pertumbuhan lebih dari 100 persen dalam tiga tahun terakhir, yang mencapai angka 130 persen pada 2025. 

Untuk itu, guna mempercepat transisi kendaraan listrik, Pemprov Bali menginstruksikan penggunaan kendaraan listrik untuk mobilisasi dinas lingkungan pemerintahan. 

Lebih lanjut, selain menjadi mobilitas pemerintahan, Kadek menambahkan transportasi umum juga menjadi fokus, termasuk penyegaran taksi pada 2026 sebanyak 500 unit yang sepenuhnya berbasis listrik.

"Target ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun sebaran, agar operasional kendaraan listrik dapat berjalan optimal," sambungnya. 

Beralih ke sisi penyediaan energi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ir. Ida Bagus Setiawan mengungkapkan Pemprov Bali yang berkolaborasi dengan PLN telah menyusun rencana aksi peningkatan infrastruktur KBLBB Provinsi Bali periode 2024-2029 yang telah dilaporkan kepada Gubernur Bali.

Ke depan, Rencana Umum Energi Daerah akan direvisi agar selaras dengan pengembangan kendaraan listrik, termasuk target Nusa Penida menuju 100 persen kendaraan listrik pada 2030, jelasnya.