Sukses

Pemprov DKI Jakarta Berikan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta - Jelang tutup tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan lanjutan terkait pajak daerah tahun 2021.

Dari program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah satunya menghadirkan keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Adapun pemberian insentif yang kini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dihadirkan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dihantam badai pandemi Covid-19.

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 60 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 dan berlaku hingga 31 Desember 2021.

Dalam keterangan resminya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan langkah ini diambil untuk membantu meringankan beban warga di tengah masa pandemi.

"Kami membantu meringankan beban warga di tengah masa pandemi ini yang berdampak pada banyak sektor dan kalangan. Jadi, kami mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan hadiah insentif ini," jelas Anies Baswedan.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 3 halaman

Mendapat Keringanan Sebesar 5 Persen

Adapun keringanan pokok pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), wajib pajak yang membayar pokok PKB untuk tahun pajak sebelum tahun 2021 yang diaktifkan pada periode 14 sampai 31 Desember 2021, mendapatkan keringanan pokok sebesar 5 persen.

Begitu pun dengan pokok PKB tahun 2021, diberikan keringanan sebesar 5 persen bagi wajib pajak yang membayar pada periode tersebut.

"Keringanan pokok pajak untuk BBN-KB, diberikan keringan sebesar 50 persen untuk pokok pokok pajak pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang membayar BBN-KB pada periode bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021," tulis pernyataan resmi PPID Jakarta.

3 dari 3 halaman

Infografis PHK Hantui Kenaikan Tarif Cukai Rokok

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.