Survei PPI: 65,4 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo

PPI juga memetakan sejumlah alasan responden yang merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jadi intinya...
  • 65,4% responden puas kinerja pemerintah Prabowo-Gibran menurut survei PPI.
  • Kepuasan didorong bantuan sosial, penangkapan koruptor, dan program rakyat.
  • Ketidakpuasan karena ekonomi sulit, bansos kurang, dan harga pokok mahal.

Liputan6.com, Jakarta - Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei bertajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, terdiri atas 58,6 persen yang merasa puas dan 6,8 persen yang mengaku sangat puas.

Dalam survei tersebut, responden diminta menilai kinerja pemerintah melalui pertanyaan, 'Hingga saat ini apakah Anda sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah Republik Indonesia?'

Survei dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan, sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah secara umum.

"Sementara itu, 2,1 persen responden memilih tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu," kata Adi Prayitno dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026). 

 

Alasan Publik Puas dan Tidak Puas

PPI juga memetakan sejumlah alasan responden yang merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 16,7 persen responden yang puas menilai bantuan sosial semakin banyak pada era pemerintahan Prabowo.

Alasan lainnya, 10,3 persen responden menilai banyak koruptor ditangkap, 9,8 persen mengapresiasi program Sekolah Rakyat, 8,5 persen menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin baik, dan 7,5 persen mengapresiasi Program Gratis sampai Kuliah.

Di sisi lain, responden yang tidak puas juga menyampaikan sejumlah alasan. Adi menyebut, 11,8 persen menilai kondisi ekonomi sulit dan menurun, sedangkan 11,4 persen menilai bantuan sosial masih kurang dan tidak tepat sasaran.

Selain itu, sebanyak 10,4 persen responden menilai harga kebutuhan pokok mahal. Adapun 6,7 persen lainnya menganggap pemerintah kurang memperhatikan masyarakat kecil.

Survei PPI menggunakan metode multistage random sampling dalam pengambilan sampel. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6