Ketua Komisi Kejaksaan: Kewenangan Perampasan Aset Harus Diawasi Berlapis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, menilai kewenangan besar dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus diimbangi pengawasan berlapis. Menurut Pujiono, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat perkara masuk persidangan. Kontrol yudisial juga harus dimulai sejak tindakan upaya paksa terhadap aset dilakukan.

“Lapisan yudisial itu menurut saya bukan hanya terjadi ketika proses persidangan. Tapi sejak izin upaya paksa terhadap barang itu dilakukan, pemberitahuan dilakukan, maka proses keberatan itu juga sudah harus mulai dikontrol,” kata Pujiono dalam RDPU Komisi III DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Dia menilai pihak ketiga yang merasa dirugikan juga harus diberi ruang untuk mengajukan keberatan sejak awal.

Selain pengawasan yudisial, Pujiono mengusulkan penguatan pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, pengawasan melekat dan kontrol Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu diperkuat.

Pujiono juga menyoroti pentingnya pengawasan eksternal. Ia mengusulkan Komisi Kejaksaan dapat memiliki kewenangan melakukan pengawasan hingga teknis serta melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum (APH).

“Kalau dimungkinkan adalah kita memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana. Tidak penyidikan, tapi penyelidikan,” ujarnya.

Menurut dia, kewenangan tersebut dapat digunakan ketika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh APH. Hasil penyelidikan kemudian dapat direkomendasikan kepada aparat internal untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Pujiono menilai pengawasan eksternal akan kurang efektif jika hanya terbatas pada rekomendasi terkait perilaku dan etika.

“Kalau hanya memberikan rekomendasi dan kemudian dibatasi pada sisi perilaku dan etika, ya seperti ada dan tiada saja,” katanya.

Pujiono juga meminta pemerintah dan DPR memperjelas konsep yang akan digunakan dalam RUU Perampasan Aset. Apakah illicit enrichment atau unexplained wealth.

Menurut Pujiono, kedua konsep tersebut memiliki pendekatan berbeda. Illicit enrichment merujuk pada peningkatan kekayaan secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilan sah seseorang, dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu ukuran.

Konsep itu merujuk Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Namun, Pujiono menekankan penerapan illicit enrichment dalam UNCAC bersifat anjuran. Pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan hukum dan konstitusi masing-masing negara.

"Illicit enrichment ketika mau dimasukkan dalam konstruksi kejahatan, itu di negara-negara sifatnya imbauan. Kalau kemudian tidak bertentangan dengan hukum negara atau konstitusi masing-masing negara, silakan. Tapi kalau bertentangan tentu harus kemudian dipikirkan," kata Pujiono.

Ia menilai keberadaan KUHP dan KUHAP baru di Indonesia juga perlu menjadi pertimbangan sebelum illicit enrichment dikonstruksikan sebagai tindak pidana.

Sementara unexplained wealth, kata Pujiono, menggunakan pendekatan berbeda. Harta yang menjadi objek perampasan merupakan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya dan diduga kuat merupakan hasil atau sarana tindak pidana.

“Ini yang barangkali harus kita tegaskan sejak awal, kita mau masuk rezim illicit enrichment atau rezim unexplained wealth karena pendekatannya beda,” ujarnya.

Pujiono menjelaskan, jika memilih illicit enrichment, peningkatan kekayaan secara tidak wajar harus dikonstruksikan sebagai tindak pidana tersendiri.

Sebaliknya, dalam konsep unexplained wealth, tindak pidananya sudah ada. Harta yang diduga kuat berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana kemudian dapat menjadi objek perampasan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau illicit enrichment maka kita harus dikonstruksikan dalam itu tindak pidana tersendiri yang harus masuk. Tapi kalau unexplained wealth tindak pidananya memang sudah ada,” katanya.