Komisi XIII Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XIII DPR RI akan memanggil pejabat terkait untuk mendalami temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pemanggilan dilakukan untuk mengetahui persoalan di balik keberadaan fasilitas khusus tersebut sekaligus mencari langkah perbaikan.

“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah, dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata Willy saat dihubungi, Kamis (24/9/2026).

Menurut Willy, temuan Ombudsman menjadi tanda perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan.

Ia menilai fasilitas mewah di dalam lapas muncul karena adanya permintaan dari warga binaan yang memiliki kemampuan ekonomi dan pihak yang menyediakan fasilitas tersebut.

“Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elit secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas Lapas tidak manusiawi. Lalu bertemu dengan adanya supply. Ya terjadi seperti ini,” ujarnya.

Ombudsman sebelumnya menemukan sedikitnya 10 kamar di area khusus Lapas Cibinong dengan fasilitas ruang tamu, dapur, televisi hingga kulkas.

Willy mengatakan Komisi XIII akan membahas temuan tersebut bersama pihak terkait dalam masa sidang mendatang. Ia juga menyebut sistem pidana baru yang berlaku sejak 2023 membuka ruang untuk mengurangi kepadatan dan potensi penyimpangan di lapas.

“Kita sudah mengenal pidana sosial, ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman, Fikri Yasin, mengakui timnya sempat dihalangi petugas saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

"Awalnya kami sidak ke sini atas dugaan maladministrasi yang terjadi di sini. Karena beberapa waktu yang lalu kita sidak ke sini, itu ditolak. Nah, kemudian kita sekarang datang lagi, kemudian ditolak lagi," kata Fikri.

"Ini tentu kami semakin bertanya, ada apa kok kita dihalang-halangi?" katanya lagi.

Karena tak diberi akses, Ombudsman kemudian mencari jalan sendiri untuk melakukan sidak dan menemukan banyak hal.

"Bagi kami enggak ada masalah (dihalangi) karena tentu Ombudsman menjalankan ini atas mandat negara. Kita juga punya undang-undang. Tetapi karena kami ditutup aksesnya, sehingga kami mencari sendiri."

"Ternyata setelah kami turun ke wilayah belakang, ada penginapan-penginapan."

Ia mengungkapkan bahwa kondisi bangunan yang ditemukan memiliki kelengkapan yang cukup memadai layaknya unit hunian pribadi.

Dari hasil penyisiran, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar berukuran sekitar tipe 36. Kamar-kamar tersebut dilengkapi fasilitas ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas hingga peralatan memasak.

Tim juga mendapati sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan berada di area terpisah tersebut.

"Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada," ujar Fikri Yasin.

Selain kamar mewah, Anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengungkapkan timnya menemukan minuman beralkohol di dalam kulkas dan botol bekasnya di tempat pembuangan sampah kawasan lapas.

Meski pihak lapas mengklaim bangunan itu adalah tempat istirahat petugas, Syafrida meragukan pernyataan tersebut.

"Pengakuannya tadi untuk petugas, tapi secara fasilitas itu bukan untuk petugas, saya bisa pastikan," kata Syafrida.