Jokowi-Ahok Larang Premium, Jero Wacik: Tak Dikehendaki Rakyat

Pemerintah Provinsi DKI berencana melarang penggunaan BBM bersubsidi alias premium di DKI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menilai usulan itu tidak dikehendaki rakyat.

"Menghilangkan subsidi itu kan kalimat yang tak dikehendaki oleh rakyat. Apalagi di Jakarta kan masih banyak orang tidak mampu," kata Jero Wacik sebelum mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Pada dasarnya, lanjut Jero Wacik, kebijakan pemerintah memberikan subsidi harga BBM sudah dipikirkan dengan matang dan semata-mata untuk mengurangi beban masyarakat. "Yang tidak mampu itu wajib bagi pemerintah memberi subsidi," tutur dia.

Oleh karena itu, Jero Wacik mengatakan usulan Ahok itu akan sulit terealisasi. Sebab, kebijakan seperti itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. "Itu kan tidak bisa jalan sendirian, jangankan wakil gubernur, menteri saja tak bisa sendirian, harus antarkementerian dengan DPR," jelas dia.

Meski demikian, Jero Wacik menilai keinginan Ahok itu sebagai usulan yang berani. "Usulannya cukup berani, namun harus kita bahas dulu, mesti kita diskusikan. Yang jelas kebijakannya adalah mengurangi subsidi, bukan menghilangkan subsidi," ucap Jero Wacik. (Eks/Ism)