Pemuda Katolik: Pancasila Jadi Kompas Etik Pemanfaatan AI di Era Digital

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar diskusi publik bertajuk “Navigasi Masa Depan: Bernegara Era AI dengan Kompas Pancasila dan Prinsip Magnifica Humanitas (Telaah Dialektis Ensiklik Perdana Paus Leo XIV)” di Posto Dormire Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Komisi Hak Asasi Manusia Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) RD Aloysius Budi Purnomo, Pr, Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional Sabrang Mowo Damar Panuluh, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, Ketua IAIS Lukas, Ketua EcoCamp RD Ferry Sutrisna Wijaya, serta dimoderatori oleh Stefanus Poto Elu.

Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma dalam sambutannya menegaskan bahwa kecerdasan artifisial (AI) merupakan sarana yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Namun, pemanfaatannya harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“AI adalah sarana yang memudahkan kehidupan manusia. Pancasila adalah navigasi yang ideal untuk dijadikan panduan etik dalam pemanfaatan AI di berbagai lini kehidupan masyarakat,” ujar Gusma.

Menurut dia, kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi semangat kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan serupa dengan Tuhan sehingga perkembangan AI harus tetap diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong.

“Jangan sampai kemajuan AI mengurangi semangat membangun kemanusiaan dan semangat gotong royong,” katanya.

Dalam paparannya, Sabrang Mowo Damar Panuluh menilai AI merupakan teknologi yang memiliki karakter berbeda dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Kehadiran AI, menurut dia, menantang manusia untuk meninjau kembali pemahaman tentang kecerdasan dan entitas.

“Akal imitasi ini adalah teknologi yang naturenya berbeda dengan teknologi sebelumnya. Simbol kecerdasan AI membuat kita perlu berpikir ulang tentang apa itu entitas,” ujar Sabrang.

Ia menambahkan bahwa di tengah melimpahnya informasi yang semakin murah dan mudah diakses, kemampuan kurasi serta berpikir kritis menjadi kompetensi yang paling dibutuhkan masyarakat.

Sabrang juga mengingatkan bahaya ketika teknologi AI berkembang tanpa kontrol yang memadai. Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pada kecanggihan teknologi, melainkan siapa yang mengendalikan teknologi tersebut.

“Ketika AI menjadi sangat powerful untuk membuat keputusan, siapa yang mengontrol AI? Yang bahaya adalah ketika AI dikontrol oleh kapital. Kita tidak bisa membuat kapitalisme lebih besar dari Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Nurul Arifin memberikan apresiasi terhadap Paus Leo XIV yang melalui ensiklik perdananya mengangkat isu kemanusiaan dalam perkembangan AI. Menurut dia, perhatian terhadap dampak sosial AI masih belum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional.

“Saya mengapresiasi Paus karena tidak banyak organisasi tingkat internasional yang merespons kekhawatiran manusia tentang AI yang semakin mendrive hidup kita,” kata Nurul.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan AI berpotensi mendehumanisasi manusia apabila tidak diatur secara bijaksana.

“Kalau tidak dijaga betul-betul, ini bisa mendorong konflik sosial bahkan perang saudara,” ujarnya.

RD Aloysius Budi Purnomo menilai terdapat titik temu yang kuat antara Ensiklik Magnifica Humanitas dan Pancasila karena keduanya sama-sama berangkat dari nilai ketuhanan sebagai dasar kehidupan manusia.

“Titik temu antara ensiklik ini dan Pancasila adalah semuanya berangkat dari nilai ketuhanan,” kata Romo Budi.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak menjadi penonton pasif dalam menghadapi transformasi teknologi yang sedang berlangsung.

“Seperti Nehemia yang memandang tembok Yerusalem yang runtuh, kita tidak boleh mundur menjadi penonton yang pasif di era AI ini,” ujarnya.

Menurut dia, AI hanyalah alat yang diciptakan manusia sehingga manusia tidak boleh kehilangan kendali atas teknologi tersebut.

“AI hanya sarana, jangan sampai kita diperbudak AI,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua EcoCamp RD Ferry Sutrisna Wijaya. Ia mempertanyakan arah perkembangan teknologi modern, apakah sedang membangun peradaban yang lebih manusiawi atau justru mengulangi kisah Menara Babel dalam bentuk baru.

“Apakah kita saat ini sedang membangun Menara Babel atau sedang membangun humanisme?” katanya.

Menurut Ferry, martabat manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengembangan teknologi. Ia menilai masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memberi ruang bagi keberanian untuk menyatakan sikap berdasarkan nilai yang benar.

“Indonesia baru akan sehat kalau kita memberikan kesempatan orang untuk berbeda sikap. Kalau AI dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi Menara Babel,” ujarnya.

Adapun Ketua IAIS Dr Lukas menegaskan bahwa prinsip yang tidak bisa ditawar dalam pengembangan AI adalah akuntabilitas manusia.

“Merujuk Magnifica Humanitas, akuntabilitas manusia adalah garis yang tidak bisa dilewati,” kata Lukas.

Ia mendorong hadirnya kode etik teknis AI yang auditabel dan dapat diperiksa secara transparan tingkat kepatuhannya.

Menurut Lukas, AI tidak perlu ditolak, melainkan harus dikendalikan melalui kerangka etika yang kuat.

“Saya memilih menjinakkan, bukan menyerah. AI bukan musuh. Tetapi AI yang tidak dikendalikan etika adalah alat yang berbahaya,” ujarnya.