Forum Pemred Serukan Perlunya GBHN dalam Pembangunan

Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) menyatakan keprihatinannya yang luar biasa atas kehidupan bernegara. Terutama pascareformasi. Hal itu disebabkan pemerintah melaksanakan program-programnya tanpa arah.

Karena itu, Forum Pemred berencana menyelenggarakan Kongres Kebangsaan bertema Menggagas Kembali Halauan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka. Acara tersebut akan digelar pada 10-11 Desember 2013 di Jakarta. Demikian dikatakan Ketua Forum Pemred, Nurjaman Mochtar di Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

"Betulkah mau membiarkan presiden bergerak sendiri tanpa halauan? Pascareformasi, setiap presiden terpilih mempunyai program sendirian. Ia tidak mau melanjutkan program presiden sebelumnya, padahal program sebelumnya belum selesai," kata Nurjaman yang juga Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar ini.

Lebih jauh Nurjaman menerangkan siapa pun presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang kerap membuat program baru yang tidak ada kaitannya dengan program-program presiden pendahulunya. Padahal, program lama masih dibutuhkan masyarakat. Ia berharap pemerintah yang baru harus mempertahankan kelanjutan program-program pemerintah yang sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan maju ke depan, ke arah yang sama.

"Selama ini, kita semua bekerja keras. Elemen bangsa bekerja, semua bergerak cepat, namun hanya pada sumbunya masing-masing. "Pemerintah pusat juga berputar di tempat seperti gasing makanya pembangunan tidak berjalan baik," imbuhnya.

Karena itu, lanjut Nurjaman, dalam Kongres Kebangsaan nanti akan dibahas pula apakah perlu dibuat semacam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti yang pernah ada di masa sebelumnya. Tujuannya, agar program dan pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih terarah.

"Apalagi pasca era reformasi, GBHN menghilang. Karena apa pun yang berbau Orde Baru dianggap buruk. "Tapi faktanya, tanpa GBHN saat ini pembangunan tak terarah," imbuh dia.

Nurjaman menjelaskan, meski produk Orba, akan tetapi GBHN dinilai bagus. GBHN, penting untuk menuntun dan menjaga kesinambungan pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Lebih jauh Nurjaman menjabarkan, dalam Kongres Kebangsaan nanti akan diundang dari kalangan birokrat, akademisi, pengusaha, serta seluruh ketua umum partai politik. Mereka semua akan diberi TOR untuk membicarakan masalah bangsa ini akan dibawa ke mana.

Anggota Forum Pemred, Muhamad Ihsan mengatakan sebelum Kongres Kebangsaan diselenggarakan, pihaknya sudah melakukan silaturahim kepada para pemangku kepentingan. Sebut saja Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua BPK Ali Masykur Musa, dan lain-lainnya.

"Para pemangku kepentingan tersebut mendukung penuh Kongres Kebangsaan," katanya.

Menurutnya semua pihak sepakat kalau arah pembangunan perlu dievaluasi, ditata, dan diluruskan kembali demi kejayaan bangsa Indonesia mendatang. "Dukungan mereka luar biasa karena merasa sevisi dengan Kongres Kebangsaan," ujar Ihsan. (Dji/Adi)