Sukses

6 Ungkapan Resah Jokowi Soal Mobil Murah

Jokowi resah. Gubernur DKI Jakarta itu 'terusik' kebijakan pemerintah pusat soal mobil murah. Pria bernama lengkap Joko Widodo itu khawatir kemacetan di jalanan Ibukota akan semakin parah.

Memang, sejak memimpin Jakarta tahun lalu, mantan Walikota Solo, Jawa Tengah itu ingin mengurangi kemacetan Ibukota yang sudah terbilang kronis. Jokowi ingin transportasi massal yang murah menjadi solusinya.

Bus Transjakarta ditambah. Selain itu, groundbreaking proyek Mass Rapid Transit (MRT) juga akan dimulai bulan depan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan.

Keresahan Jokowi atas ancaman mobil murah diungkapkan beberapa kali. Dia terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan kebijakan low cost and green car (LGCG) pemerintah pusat itu.

"Nanti kita cegat dengan ERP. Pakai genap-ganjil. Cegatnya pakai itu. Mungkin pakai pajak khusus," kata Jokowi (12/9/2013).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 7 halaman



1. Jokowi Pusing

Pada 12 September, Jokosi secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas program mobil murah itu. Dia menilai, program ini akan menambah ruwet lalu lintas di Jakarta. Dan Pemprov DKI hanya akan dipusingkan oleh kebijakan ini.

"Nggak (setuju). Karena apa? Karena kita yang sekarang aja, kita pusing," ujar Jokowi di Johar Baru, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Namun apa boleh buat. kebijakan yang dia tidak suka itu datangnya dari pemerintah pusat. Jokowi tiak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan di tingkat provinsi dengan menekan pertambahan mobil.

Yang dapat dilakukan Pemprov DKI saat ini hanya membuat kebijakan baru untuk menekan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan tertentu dengan sistim Electronic Road Pricing (ERP) serta ganjil-genap.

"Nanti kita cegat dengan ERP. Pakai genap-ganjil. Cegatnya pakai itu. Mungkin pakai pajak khusus," tutur Jokowi.

3 dari 7 halaman



2. Protes ke Boediono

Tak hanya lewat ucapan. Keresahan Jokowi akan serbuan mobil murah juga ditunjukkan lewat surat yang dia kirim ke Wakil Presiden Boediono. "Kita sudah menyurati Wapres untuk masalah ini," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (17/9/2013).

Menurut Jokowi, kebijakan mobil murah ini membuat Pemprov DKI harus mempercepat program antisipasi kemacetan, seperti ganjil genap dan ERP. Sedangkan di satu sisi, Premprov DKI belum bisa melaksanakan program tersebut tanpa armada transportasi umum yang memadai.

"Tidak mungkin dipercepat karena sebelum bus datang itu, kita tidak bisa apa-apa. Karena alternatifnya transportasi harus ada," ujar Jokowi.

Untuk itu, Pemprov DKI saat ini tengah berusaha melakukan penambahan armada bus Transjakarta. Selain itu untuk jangka pendek disiapkan juga ratusan bus sedang untuk perbaikan moda transportasi.

Jokowi mengaku tidak punya jurus lain untuk menghadang kebijakan mobil murah selain dengan menerapkan sistem ganjil-genap dan ERP atau akan menaikkan tarif parkir dan pajak parkir.

"Itu kan pusat, mau gimana? Antisipasinya ya dihajar dengan genap ganjil dan ERP tidak ada yang lain. Termasuk itu tadi, kemungkinan menaikkan pajak parkir yang tinggi, tapi ini masih terus kita godok," jelas Jokowi.

4 dari 7 halaman



3. Sindir Pemerintah Pusat

Dalam surat yang dikirim ke Boediono, Jokowi mengingatkan pemerintah pusat bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Intinya kita ini sejak awal oleh pusat diarahkan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, transformasi massal," ujar Jokowi di Jakarta (18/9/2013).

Langkah mengatasi macet Ibukota dibuat pemerintah pusat, namun belakangan justru mengeluarkan kebijakan mobil murah. Bagi Jokowi, 2 kebijakan itu tidak nyambung dan bahkan bertentangan. Karena kebijakan LCGC justru dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.

"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi.

5 dari 7 halaman



4. Nada Tinggi Jokowi

Jokowi bahkan menyebut kebijakan mobil murah pemerintah pusat itu tidak benar. "Saya mau katakan, mobil murah itu nggak benar," tegas Jokowi dalam acara Forum Gubernur/Walikota Ibukota Negara se-ASEAN di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (19/9/2013).

Menurutnya, kebijakan yang benar adalah penyediaan transportasi massal yang memadai, nyaman, dan murah bagi masyarakat. Kebijakan ini, akan mengurangi kemacetan jalanan.

"Yang benar itu transportasi massal yang murah, bukan mobil murah," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi pesimis upaya apapun yang dilakukan Pemprov DKI mengurangi kemacetan akan percuma bila kebijakan mobil murah tersebut tetap dilaksanakan. "Ya percuma, kita mau buat ganjil-genap, mau buat ERP, kalau ada mobil murah, untuk apa," tutur Jokowi.

6 dari 7 halaman



5. Jokowi Ngga Percaya

Jokowi tidak percaya dengan sebagian kalangan yang menyatakan mobil murah pembelinya bukan orang Jakarta. Dia tetap yakin Jabodetabek menjadi pangsa pasar terbesar penjualan mobil itu.

"Kalau ada yang bilang nanti mobil murah yang beli bukan orang Jakarta, lihat saja. Nanti pelaksanaannya di Jabodetabek atau tempat-tempat lain banyak," tegas Jokowi dalam forum pertemuan gubernur/walikota negara se-ASEAN di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).

Keyakinan Jokowi bukan tanpa alasan. Dia mengklaim telah melakukan riset terkait keberadaan mobil itu. "Kita tuh tahu, yang di lapangan memang siapa? Kita sudah cek pasti akan banyak di Jabodetabek," ucap Jokowi.

7 dari 7 halaman



6. Tidak Nolak, Tapi...

Meski bersuara keras soal mobil murah, Jokowi mengaku tidak menolak program pemerintah pusat itu. Tapi sekali lagi, dia tetap menganggap Jakarta tak butuh mobil murah.

"Siapa yang nolak? Saya bukan menolak loh ini, saya cuma katakan sebetulnya untuk Jakarta itu membutuhkan transportasi murah, bukan mobil yang murah, itu saja," ujar politisi PDIP yang karib disapa Jokowi ini di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, (20/9/2013).

Jokowi sadar meski menolak dia tidak akan bisa mengubah bahkan membatalkan kebijakan yang sudah diketok pemerintah pusat itu. "Ya sekarang gini mau nolak, itu kan sudah diputuskan oleh pemerintah pusat," kata Jokowi. (Eks)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS