ERP Kurang `Seksi`, Ahok: Akan Dikerjakan BUMN

Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta akan dikerjakan pihak BUMN. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengatakan, tidak mungkin pengerjaan ERP diserahkan pada swasta karena ketidakpastian keuntungan yang akan diperoleh.

"Kita kasih bank swasta, saya kira mereka tidak mau ikut ya, karena kurang menguntungkan. Belum jelas barangnya juga," ungkap pria yang karib disapa Ahok itu usia memberikan kuliah umum di SMA Kanisius, Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

Ahok menuturkan, biaya pengerjaan ERP tidak murah, mencapai Rp 2 triliun. Hal itu tergantung seberapa banyak ruas jalan yang akan dipasang ERP tersebut.

Selain itu, Ahok juga menjelaskan, pihak BUMN yang kemungkinan tertarik mengelola ini adalah BRI. "BRI mungkin tertarik, tapi ada Bank Mandiri, dan lain-lainnya," imbuh suami Veronica Tan itu.

Program ERP ini, lanjut Ahok, sudah masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, ERP pasti akan segera terlaksana."Itu resmi, sudah jelas semua dari pusat," tandas Ahok.

ERP atau Jalan berbayar elektronik adalah pungutan untuk jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Tempat dilakukannya pungutan jalan biasa disebut restricted area. Bila menggunakan kendaraan, setiap kali melewati restricted area tersebut pengguna kendaraan harus membayar.

Di beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Inggris, pengadaan jalan berbayar ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkan ke kendaraan umum. Ketiga negara itu telah sukses menekan jumlah pengguna kendaraan pribadi. (Mut)