Izin Bangun Mal Dibatasi, Pengusaha Minta Jokowi Rasional

Wacana pembatasan izin membangun mal di Jakarta dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Pengusaha pun meminta Jokowi bersikap rasional dalam memimpin Ibukota.

Diakui Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta, kebijakan tersebut adalah wewenang Pemprov DKI. Tetapi jika ditinjau dari perbandingan rasio jumlah mal dengan jumlah penduduk Jakarta, DKI masih kalah jauh dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura.

Dia pun mengusulkan agar Pemrov DKI bersikap proaktif dengan mengarahkan para pengusaha membangun di wilayah-wilayah Jakarta yang masih perlu pengembangan. Salah satunya Jakarta Timur. Bahkan jika perlu, pemerintah mengeluarkan pengumuman titik mana saja di Jakarta yang masih kekurangan dan memang membutuhkan pembangunan usaha komersil.

"Jadi proaktif kayak pemerintah Singapura. Sebelum mau planning buat usaha, dia udah pengumuman. Wilayah sini mau dibikin MRT, mau dibikin perumahan juga pusat belanja, jadi semua berbondong-bondong ke arah sana. Jadi ini rasional di dalam kepemimpinan," kata Tutum ketika dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Ia menampik kawasan Jakarta Pusat sudah 'jenuh' dengan gedung tinggi, misalnya perkantoran dan pusat belanja. Bahkan daerah sepanjang Thamrin-Sudirman lebih sesuai jika dibangun layaknya Orchad Road di Singapura. Di mana gedung-gedung perkantoran dan pusat belanja menyatu. Sehingga bisa terkonsentrasi di satu wilayah.

Kemudian, lanjut dia, baru dibuat aturan jarak, seperti Singapura, di mana pusat belanja berada dalam radius yang dekat dengan Mass Rapid Transit (MRT). Sehingga masyarakat hanya berjalan kaki. Sebab, daerah yang dilalui MRT tentunya harus memiliki daerah komersil dan fasilitas publik lainnya.

"Pemerintah juga harus tahu, Jakarta ini bukan hanya untuk penduduk Jakarta. Jakarta ini melayani seluruh Indonesia plus turis asing. Singapura buat Orchad Road kalau hanya buat penduduk dia, tidak ada yang belanja. Dia memperhitungkan penduduk regional ASEAN," ucap Tutum.

Bukan Anti-Mal

Jokowi menegaskan tidak akan menyetujui 14 pengajuan izin pembangunan mal di Jakarta. Sebab DKI membutuhkan harmonisasi atau keseimbangan tata ruang. Tak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pembangunan harus memiliki sisi sosial, budaya, dan reliji.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung Jokowi menghentikan izin pembangunan mal. Ini dipicu kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan pusat belanja. Sementara transportasi di DKI belum memadai.

"Prinsip kita bukan anti-mal. Prinsip kita jangan daya dukung jalan yang tidak cukup Anda bangunkan mal. Itu tidak boleh. Jadi nanti di Jakarta bangun gedung tinggi nggak bisa kalau nggak ada transportasi massal," kata Ahok.

Menurut Ahok, mal-mal di DKI berpusat di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sehingga menyebabkan 2 kawasan tersebut semakin padat. Sementara kawasan Jakarta Timur dan Utara, masih terdapat lahan-lahan kosong yang membutuhkan pengembangan. Sehingga masyarakat di kawasan tersebut juga bisa memiliki pusat belanja atau rekreasi.

"Prinsipnya bukan tidak boleh ada mal. Kalau Anda bangun mal di daerah Jakarta Timur boleh aja. Jadi, jangan bikin susah kami nanti kalau bikin mal lagi. Bangun aja di Jaktim yang masih kosong atau di Marunda (Jakut). Hehehe..." pungkas Ahok. (Sss)