Jokowi Hapus Operasi Yustisi

Pemprov DKI Jakarta berencana menghapuskan operasi yustisi pasca Idul Fitri 1434 Hijriyah. Namun, operasi untuk menjaring pendatang baru itu akan diganti.

"Tidak akan ada operasi yustisi, tetapi lebih ke bina kependudukan. Kalau yustisi kan ada jaksa hakim, polisi, lalu sidang di tempat, ada penindakan. Kalau sekarang kita hanya sosialisasi agar masyarakat menaati administrasi kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Purba Hutapea di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (15/7/2013).

Menurut Purba, penghapusan operasi yustisi merupakan perintah dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi menginginkan pendataan penduduk tidak hanya berlangsung pasca-Lebaran saja namun juga dapat dilakukan dengan waktu tak terbatas.

"Pak Gubernur anggap ini lebih efektif. Operasi yustisi kan volumenya terbatas, Kalau bina kependudukan bisa dilakukan tanpa henti oleh dinas dan suku dinas kependudukan, bekerja sama dengan lurah dan RT RW sehari-hari, jadi rutin," katanya.

Purba mengatakan, sebenarnya program bina kependudukan bukanlah program baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Program tersebut telah ada sejak lama yang merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI mencegah ledakan penduduk di ibukota.

"Tapi yustisi dihentikan, diganti dengan sosialisasi menaati administrasi kependudukan. Kalau mau berdomisili ya ikuti aturannya. Kalau hanya tinggal sementara ya bikin surat domisili sementara. Itu saja," kata Purba. (Ary/Ism)