KPK Usul Batasi Ketum Parpol, Sahroni: Itu Hak Partai

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Sahroni menegaskan, masa jabatan ketua umum merupakan kewenangan internal masing-masing partai politik dan tidak dapat diintervensi pihak luar.

“Mau dua, tiga periode ataupun selamanya itu semua keputusan masing-masing partai politik. Itu haknya partai politik, jadi tidak bisa diganggu gugat,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, seluruh mekanisme, proses, serta dinamika yang berkaitan dengan pemilihan dan kepemimpinan di partai politik merupakan urusan internal.

“Sekalipun mekanisme, terkait dengan proses, dinamika di dalam itu adalah internalnya partai politik,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian KPK terkait tata kelola partai politik. Dalam kajian itu, KPK menilai belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di tubuh partai.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua kali periode masa kepengurusan,” demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK.