Wagub Rano Karno Siap Ngantor di Kota Tua, Pimpin Langsung Proses Revitalisasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyatakan siap berkantor langsung di Kota Tua untuk memimpin dan memastikan percepatan penataan kawasan bersejarah tersebut. Ada pun, Rano juga merupakan Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kota Tua.

"Keseriusan ini adalah kita sudah mempunyai tim revitalisasi Kota Tua dan insyaallah di saat waktunya tepat, saya sendiri sebagai penanggung jawab akan berkantor di Kota Tua," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menyampaikan, rencana berkantor di Kota Tua akan direalisasikan dalam waktu dekat, seiring kesiapan tempat dan desain ruang kerja yang tengah disiapkan. Rano mengatakan, rencana revitalisasi Kota Tua ditargetkan mulai dalam waktu sebulan ke depan.

"Kita sudah membentuk pokja-pokja agar apa? Agar koordinasi antar lintas bisa segera cepat. Sementara barangkali tempat sudah dapat, baru rencana kita akan, ya, desain untuk di dalam. Mungkin satu bulan lagi baru kita akan pindah ke Kota Tua," ucap dia.

Rano menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari hasil pembahasan dalam forum Intimate Dialogue Kota Tua Update yang dihadiri Gubernur, Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta konsorsium Kota Tua.

"Kami membahas tentang rencana revitalisasi Kota Tua untuk mengembalikan identitas Jakarta sekaligus memperkuat posisinya sebagai kota global yang berakar pada sejarah dan budaya," ucap dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga menggandeng konsorsium serta para pakar, termasuk tim yang berpengalaman dalam penataan kawasan Kota Lama Semarang.

"Jadi di sini kita memberikan keyakinan bahwa Pemprov DKI serius untuk membangun Kota Tua," tutup Rano.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Museum Bahari akan menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan Kota Tua yang sejalan dengan kerja sama antara Jakarta dan Rotterdam.

"Saat Kota Tua Jakarta dibangun dan ditata kembali, saya tidak ingin Museum Bahari berdiri sendiri. Museum ini harus menjadi bagian utuh dari penguatan identitas sejarah dan maritim Jakarta," ujar Rano saat meresmikan Sustainable Development Goals (SDGs) Corner di Museum Bahari, Jakarta, Sabtu 14 Februari 2026 melansir Antara.

Dia menegaskan, Museum Bahari menjadi pengingat bahwa Jakarta tumbuh sebagai kota pesisir dan kota maritim. Laut, pelabuhan, serta masyarakat pesisir telah menjadi bagian penting dari jati diri Jakarta hingga saat ini.

Namun, lanjut Rano, sebagai kota pesisir, Jakarta juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, kenaikan muka air laut, banjir rob, hingga ketahanan sosial masyarakat pesisir, termasuk perlindungan anak dan kelompok rentan.

"Tantangan tersebut menuntut arah pembangunan Jakarta yang berpihak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan, sebagaimana semangat SDGs," terang Rano.

Ada pun, Sustainable Development Goals (SDGs) Corner di Museum Bahari merupakan fasilitas yang dihadirkan sebagai ruang edukatif dan inklusif yang menyajikan tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus kisah kehidupan laut Indonesia.

Dengan demikian, Museum Bahari tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan sejarah maritim, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran mengenai arah pembangunan masa depan yang berkelanjutan.

SDGs Corner merupakan hasil sinergi Museum Bahari Jakarta dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau "United Nations" (UN) dalam menghadirkan ruang belajar kolaboratif yang mengajak publik memahami masa depan Indonesia melalui perspektif kemaritiman dan kehidupan pesisir.

Seiring upaya mendefinisikan kembali peran Jakarta sebagai kota global, Rano menilai komitmen terhadap SDGs dinilai semakin relevan.

SDGs tidak hanya dimaknai sebagai 17 tujuan global, tetapi juga menjadi kerangka bersama untuk memastikan pembangunan yang inklusif serta memberi ruang setara bagi seluruh warga.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta, antara lain program pangan bersubsidi, kartu layanan gratis bagi penyandang disabilitas, penguatan aksi iklim, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Khusus di wilayah pesisir, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, pembangunan tanggul pantai dan rumah susun pesisir, serta penguatan Program Kampung Iklim Pesisir sebagai respons nyata terhadap dampak perubahan iklim.