DPR soal Vonis Bebas Amsal Sitepu: Kerja Kreatif Beda dengan Pengadaan Barang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo.

Atas vonis bebas tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada majelis hakim PN Medan. Vonis bebas terhadap Amsal Sitepu tersebut dinilai telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu, dalam kasus yang memang sangat menarik perhatian masyarakat,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, kasus yang menjerat Amsal Sitepu sejak awal memang menuai perhatian publik, khususnya terkait penerapan pasal tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan kreatif yang dilakukannya.

“Di mana Amsal Sitepu, seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya, dituntut dengan pasal-pasal Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dengan rasio yang tidak bisa diterima oleh masyarakat,” jelasnya.

Habiburokhman menjelaskan argumentasi dalam perkara tersebut sulit diterima publik karena pekerjaan kreatif dinilai dengan pendekatan yang tidak tepat.

“Argumentasi yang tidak bisa diterima masyarakat kerja kreatif tapi dikatakan terjadi penggelembungan harga yang berdasarkan asumsi pada pengadaan barang-barang yang biasa gitu loh,” ucap Habiburokhman.

Ia menyebut bahwa putusan bebas tersebut menunjukkan majelis hakim telah menjalankan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

“Kami menganggap Majelis Hakim telah mengimplementasikan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya ‘Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,’” tutur dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman berujar bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan sektor kreatif, pendekatan hukum tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang yang memiliki standar harga pasti.

“Itulah yang masyarakat sampaikan, bahwa kerja kreatif itu beda dengan pengadaan barang yang secara fisik ada standar harga pokok. Kerja-kerja kreatif itu ada nilai yang memang subjektif, lalu sepanjang ada kesepakatan maka muncullah kesepakatan harga tersebut,” katanya.

Komisi III DPR, lanjut Habiburokhman, sejak awal turut merespons kasus itu dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu.

“Alhamdulillah, Pak Amsal kemarin mendapatkan penangguhan penahanan, lalu hari ini putusan bebas,” tandas Habiburokhman.