Pemprov DKI Siap Terapkan WFH Satu Hari dalam Sepekan, Pramono: Tapi Tidak Hari Rabu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Ada pun kebijakan bekerja dari rumah ini telah diputuskan pemerintah pusat dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat," ujar Gubernur DKI Jakarta usai Halalbihalal bersama DPRD DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).

Kendati menyatakan siap mematuhi kebijakan pemerintah pusat, Pramono menyampaikan catatan khusus terkait dengan hari pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dia menyebut, pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak akan ditetapkan pada hari Rabu. Pasalnya, Rabu telah ditentukan sebagai hari wajib naik transportasi umum bagi ASN Pemprov DKI.

"Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," ucap Pramono.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, setelah regulasi resmi dari pemerintah pusat terbit, maka Pemprov DKI Jakarta akan menentukan hari paling tepat untuk WFH satu hari dalam sepekan.

"Yang pasti kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, kami akan memutuskan di luar hari Rabu karena Rabu tetap untuk transportasi umum," jelas Pramono.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Airlangga menyebut, kebijakan tersebut dirancang berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Sementara untuk sektor swasta, kebijakan ini kemungkinan hanya bersifat imbauan.

"Nanti segera, sebelum April," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 27 Maret 2026.

Meski demikian, ia belum merinci tanggal pasti pengumuman karena masih harus melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan keputusan terkait kebijakan WFH akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Kira-kira minggu ini," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan terkait kebijakan WFH sebenarnya sudah diambil, namun bukan dirinya yang akan menyampaikan kepada publik.

"Sudah diputuskan nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya di kantornya, Rabu 25 Maret 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan WFH ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut masih berupa estimasi dan tidak bersifat pasti.

"Kalau saya paksa 20 persen bisa aja. Kemarin ada hitungan siapa juga sekitar segitu kok. Cuman gini, kalau saya WFH, ternyata ekonomi larinya kenceng, lebih kenceng dari dugaan kita, kan nggak apa juga," ucap Purbaya.

Menurutnya, dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Jika aktivitas ekonomi meningkat, maka penerimaan negara juga berpotensi ikut naik.

"Hemat saya mungkin nggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, inline dengan itu, kan saya untung juga," jelas Purbaya.