Kasus Andrie Yunus, Tim Advokasi Soroti Minimnya Transparansi dan Akuntabilitasi di Kubu TNI

Liputan6.com, Jakarta - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai pemaparan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konferensi pers terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus belum menyentuh substansi utama perkara.

Tim Advokasi juga menyatakan konferensi pers yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI pada Rabu, 25 Maret 2026 malam tidak memberikan perkembangan signifikan terkait penyidikan maupun pengungkapan pelaku.

“Seluruh pembahasan dalam konferensi pers tersebut belum menyentuh substansi utama persoalan terkait penyiraman air keras kepada Andrie Yunus,” demikian disampaikan TAUD dalam keterangan resminya.

Mereka juga menyoroti belum adanya informasi terkait koordinasi penyidikan serta pertanggungjawaban komando dan rantai perintah dalam dugaan upaya pembunuhan tersebut.

"Kami juga menyayangkan karena tidak terdapat informasi perkembangan koordinasi penyidikan dan langkah-langkah kemajuan untuk pengungkapan dan bagaimana pertanggung jawaban komando dan rantai perintah,” tulis Tim Advokasi.

Selain itu, Tim juga mengkritik langkah pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi.

Menurut TAUD, langkah tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk akuntabilitas yang memadai, terlebih dalam kasus yang diduga melibatkan operasi terorganisir.

TAUD menilai konferensi pers TNI juga belum menjelaskan perkembangan substansial penanganan perkara, termasuk keterbukaan proses hukum serta pengungkapan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

TAUD mengungkap dugaan keterlibatan pelaku dalam jumlah lebih besar dari yang disampaikan aparat, yakni mencapai belasan orang, bukan hanya empat orang seperti yang diindikasikan sebelumnya oleh aparat penegak hukum.

“Operasi yang besar ini menimbulkan berbagai dugaan yang perlu ditelusuri, seperti adanya perintah, keterlibatan atasan, serta struktur komando dalam tubuh TNI,” tulis TAUD.

Lebih lanjut, Tim Advokasi menegaskan bahwa pergantian jabatan tidak dapat menggantikan proses hukum pidana.

“Pencopotan jabatan tanpa diikuti dengan pertanggungjawaban pidana justru berpotensi menjadi mekanisme internal yang menutup ruang akuntabilitas dan memperkuat praktik impunitas,” tegasnya.

TAUD juga menilai penanganan perkara seharusnya dilakukan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer, mengingat peristiwa tersebut merupakan dugaan tindak pidana umum yang terjadi di ruang sipil.

Menurut TAUD, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini berpotensi menghambat transparansi serta independensi proses hukum.

Dalam pernyataannya, TAUD mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas guna memastikan pengungkapan kasus dilakukan secara menyeluruh dan independen.

TAUD juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi III, untuk membentuk panitia kerja (Panja) guna mengawal proses hukum, serta meminta Komisi I memaksimalkan fungsi pengawasan intelijen.