Menteri LH Sebut Ngawi Masih Masuk dalam Kategori Kabupaten Kotor, Belum Optimal Kelola Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri LH atau Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan bahwa Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim) masih masuk dalam kategori kota/kabupaten kotor menyusul aktivitas pengelolaan sampah di daerahnya yang belum optimal.

Hanif mengatakan, masih banyak yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk pendayagunaan penanganan sampah di kawasan-kawasan seperti terminal.

"Ngawi masih masuk kota kotor. Jadi kita masih perlu mendorong Bapak Bupati untuk lebih meningkatkan segalanya. Mulai dari bujeting, kemudian pengerahan masyarakatnya, serta pengerahan semua instrumen lain yang ada di Ngawi, termasuk juga pendayagunaan penanganan sampah di kawasan-kawasan seperti terminal," ujar Hanif, Senin 16 Maret 2026, seperti dilansir Antara.

Menurutnya, masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam penanganan sampah mandiri di Terminal Ngawi sekaligus juga wilayah Kabupaten Ngawi pada umumnya.

Ia memberikan waktu selama tiga bulan bagi pemerintah setempat untuk melakukan pembenahan sampah. Jika selama waktu yang ditentukan tidak ada respons, maka sanksi  berupa pembekuan prosedur lingkungan akan dijalankan.

"Hasil pemantauan kami hari ini di Terminal Ngawi kami tuangkan dalam bentuk paksaan pemerintah yang diberikan waktu 3 bulan untuk melengkapi diri, misalnya penambahan tempat sampah dan sebagainya," ucap Hanif.

"Bilamana tiga bulan berdasarkan evaluasi kami tidak ada respon yang signifikan maka akan bergeser ke pemberatan sanksi berupa pembekuan prosedur lingkungan atau pengenaan pasal 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," sambung dia.

Hanif menilai sampah masih menjadi kedaruratan hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga Presiden Prabowo Subianto meminta agar semua daerah benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah, dan ditargetkan pada tahun 2029 masalah sampah telah tuntas.

"Bapak Presiden sangat serius untuk menuntaskan masalah sampah di kepemimpinan beliau. Target tahun 2029 masalah sampah ini bisa tuntas, di antaranya dengan memberikan fasilitas pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik di beberapa kota besar," katanya.

Menurutnya, diperlukan perhatian yang lebih intens lagi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, terutama dalam penanganan sampah. Ia juga mendorong peningkatan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Ia menegaskan pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah, terlebih setelah insiden longsor sampah di Bantargebang beberapa waktu lalu yang menewaskan sejumlah orang.

Menurutnya, pengelolaan sampah di daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, harus terus ditingkatkan agar kualitas lingkungan semakin baik.

“Kami ingin Kabupaten Ngawi pada 2026 ini bisa naik pesat menjadi wilayah yang tersertifikasi, bahkan kalau perlu bisa meraih Adipura," harap Hanif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi Dody Aprilia Setya yang turut mendampingi kunjungan Menteri LH menyatakan, pengelolaan sampah melalui pemilahan telah dilakukan di Ngawi agar dapat memberikan nilai lebih bagi lingkungan maupun masyarakat.

"Pemilahan sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang sehingga mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan evaluasi Pak Menteri ini tentu akan ditindaklanjuti," tuturnya.

Kunjungan Menteri Hanif ke Kabupaten Ngawi merupakan rangkaian dari kampanye program Mudik Minim Sampah pada Lebaran 2026 dengan memantau titik-titik krusial di sepanjang Tol Trans Jawa dan fasilitas umum transportasi seperti terminal dan stasiun.

Selain Terminal Ngawi, Menteri Hanif juga meninjau pengolahan sampah di Rest Area KM 57 A, Rest Area KM 102 A, Rest Area KM 166 A, Rest Area KM 287 A, Rest Area KM 379 A, Kota Semarang, Terminal Mangkang, Terminal Tirtonadi Surakarta, Stasiun Pasar Turi, dan Kota Surabaya.