Menteri Pigai: Indeks HAM Indonesia 63,20, Hak Atas Hidup Paling Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat Indeks HAM Indonesia berada pada angka 63,20. Menteri HAM Natalius Pigai menilai, indeks tersebut menunjukkan kondisi perlindungan dan pemenuhan HAM di Tanah Air yang masih berada pada kategori moderat.

“Indeks HAM resmi ini adalah baseline pertama. Nanti 50 tahun lagi, jika BPS masih ada, kita akan lihat apakah skornya 100 atau 20. Saat ini skornya 63,20,” kata Pigai dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Pigai, pengukuran indeks HAM nasional dilakukan dengan membagi indikator ke dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi sipil dan politik serta dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Dia bilang, hasil pengukuran menunjukkan dimensi sipil dan politik masih berada di bawah rata-rata.

“Dimensi Sipil dan Politik skornya 58,28, sementara Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya skornya 68,97, masih moderat,” kata dia.

Pigai menjelaskan dalam dimensi sipil dan politik terdapat sejumlah indikator yang diukur, termasuk kebebasan berserikat, kebebasan pribadi, rasa aman, hingga hak untuk hidup. Dari berbagai indikator tersebut, didapati hak atas hidup menjadi yang paling rendah.

“Untuk Dimensi Sipil dan Politik, yang paling rendah adalah Hak Atas Hidup. Jaminan hak untuk berserikat paling tinggi (93), karena semua orang bisa mendirikan organisasi atau LSM. Tapi hak hidup paling rendah,” jelas Pigai.

Ia menuturkan bahwa indikator Hak Atas Hidup dalam pengukuran indeks HAM tidak hanya berkaitan dengan kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan negara, tetapi juga mencakup berbagai indikator kesejahteraan dasar masyarakat.

“Hak hidup ini tidak hanya soal kekerasan negara, tapi juga Infant Mortality Rate yang tinggi, Mother Mortality Rate, dan kematian karena penyakit menular. Semuanya dihitung ke dalam hak hidup,” kata Pigai.

Sementara itu, pada dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang memperoleh skor 68,97, indikator yang paling rendah berkaitan dengan jaminan hak atas pekerjaan serta jaminan sosial bagi masyarakat.

“Tapi ini masih lebih mending dibandingkan dimensi sipil dan politik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan indeks HAM nasional ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk memperkuat perlindungan HAM.