Menkeu Purbaya Pastikan Kebijakan Pajak THR Swasta Dijalankan dengan Adil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perpajakan, termasuk pemotongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai sektor swasta, dijalankan secara adil.

“Kami akan menjalankan perpajakan yang cukup fair,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026), seperti dilansir dari Antara.

Purbaya menjelaskan bahwa pajak THR bagi aparatur sipil negara (ASN) ditanggung oleh pemerintah karena mereka bekerja di instansi pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya pegawai sektor swasta yang memiliki keberatan dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan perusahaan masing-masing.

“Untuk ASN ditanggung (pemerintah) karena bosnya pemerintah. Jadi kalau swasta protes, protes ke bosnya,” ujarnya.

Ia juga menilai kemungkinan perubahan kebijakan terkait pajak THR bagi pegawai swasta relatif kecil.

“Susah kan kita mengubah peraturan parsial ini hanya untuk memenuhi satu pihak saja,” kata Purbaya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pegawai swasta memiliki skema tunjangan yang diatur oleh masing-masing perusahaan.

Bimo juga menegaskan bahwa penerapan tarif efektif rata-rata (TER) tidak memengaruhi besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut justru memudahkan karena beban pajak didistribusikan setiap bulan.

“Sebenarnya tidak ada masalah. Justru ini memudahkan wajib pajak untuk membagi beban pajak secara per bulan,” ujarnya.

THR sendiri merupakan bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pemotongan pajak atas THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata (TER).

Dalam aturan tersebut, TER dibagi menjadi tiga kategori, yakni TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C. Pengelompokan ini didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

Tarif yang dikenakan berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, tergantung pada besaran penghasilan bulanan yang diterima.

Aturan mengenai pajak THR tidak diatur dalam satu pasal tersendiri, melainkan mengikuti hierarki peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, terdapat ketentuan khusus bagi ASN, TNI, dan Polri. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang kemudian diperbarui pada 2025 dan 2026, pemerintah menetapkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah.

Dengan demikian, ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi.